Kupang, Penatimor.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Sumba Timur untuk pengembangan model kerja sama dengan investor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, H.M Nurdin sampaikan ini dalam Rapat Temu Investor sekitar Kawasan Pemukiman Transmigrasi di Kupang, Rabu (10/4/2019).

Nurdin menjelaskan, Kementerian Desa PDTT melakukan kerja sama dengan PT. MSN (Muria Sumba Manis) di Kabupaten Sumba Timur untuk pengembangan komoditi tebu untuk Gula, serta PT. Mergo Agro Abadi (MAA) untuk pengembangan tanaman Sisal di kawasan transmigrasi di Melolo, Kecamatan Umalulu.

“Sementara di Kabupaten TTU, dilakukan kerja sama mdengan PT. Tamaris Garam Nusantara untuk pengembangan Garam di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu,” jelas Nurdin.

Dia menyampaikan, dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui konsep Kota Mandiri Terpadu (KMT), Kementerian PDTT melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan pola investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Di kawasan transmigrasi, ada kawasan-kawasan sisa yang disebut lahan-lahan cadangan atau lahan sisa yang belum termanfaatkan. Lahan-lahan inilah yang kita kerjasamakan dengan investor melalui sistem HPL (Hak Pengelolahan Lahan) di mana perusahan mengusahakan komoditi-komoditi mereka sekaligus mensejahterakan masyarakat transmigran di sekitar kawasan, serta pengembangan infrastruktur di daerah tersebut,” katanya.

Skema kerja sama yang dilakukan yaitu melalui plasma dan intiplasma. Dengan demikian, nasyarakat diharapkan mendapatkan manfaat ganda dalam meningkatkan kesejahteraaanya dengan bekerja pada perusahaan dan dari hasil panen komoditi.

“Untuk pengembangan KTM ini, semua sektor kementerian pusat bisa terlibat. Misalnya PUPR untuk bangun jalan dan embung. Kementerian Agraria untuk sertifikatnya dan kementerian teknis lainnya untuk pengawasan komoditinya,” ujarnya.

Nurdin menyebutkan, sejumlah kendala yang dihadapi yakni masih kurangnya minat warga lokal untuk menempati Satuan Pemukiman (SP) baru tersebut. Padahal, kawasan ini sangat potensial untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kendala lainnya adalah sulitnya perizinan dari pemerintah daerah. Karena itu harapannya agar bisa difasilitasi untuk dicarikan jalan keluarnya,” tandasnya. (R2)