EKONOMI
Bangun Bandara Internasional Komodo; Wagub: Terima Kasih Bapak Presiden Jokowi
Jakarta, penatimor.com – Dukungan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
semakin nyata.
Hal ini terbukti, dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Komodo antara Menteri Perhubungan RI dalam hal
ini Dirjen Perhubungan Udara dengan Canggi Singapura di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef Nae Soi, MM yang ikut menyaksikan prosesi penandatanganan KPBU tersebut menyampaikan ucapan terima kasih.
“Saya berterima kasih
kepada bapak Presiden Jokowi dan bapak Menhub RI yang sudah mau membangun Bandara Internasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT,” ucap Wagub.
Di tempat yang sama, Menhub RI, Budi Karya Sumadi mengaku, pada Juli 2020 yang akan datang Bandar Udara Komodo akan ditetapkan sebagai Bandara Internasional.
“Pada Juli 2020 nanti Bandara Komodo akan dijadikan bandara internasional,” tandas Menhub.
Sedangkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI mengatakan, kerjasama ini
akan berlangsung selama 25 tahun.
“Kerjasama ini menelan dana Rp 1,3 triliun yang dikerjakan oleh Canggi Singapore. Setelah 25 tahun mereka akan menyerahkan kepada pemerintah,” kata
Dirjen Perhubungan Udara.
Dijelaskan, pihak Canggi Singapura juga berjanji akan membangun Bandara Komodo dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.
Karena itu, untuk mendukung dan memperlancar segala urusan yang terkait dengan proses menjadikan Bandara Komodo sebagai bandara internasional, Menhub Budi meminta kepada
pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) untuk segera menyiapkan lahan.
“Kami minta agar Pemkab Mabar segera siapkan lahan,” pinta Menhub.
Ikut hadir dalam prosesi penandatanganan KPBU tersebut Menteri Pariwisata RI.
Usai menyaksikan acara penandatanganan KPBU, Wagub Josep Nae Soi melanjutkan perjalanan ke
Denpasar Bali untuk mengikuti pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (jim)