Kupang, Penatimor.com – Akibat curah hujan yang tinggi mengguyur Kota Kupang selama beberapa hari ini mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Manutapen, tepatnya di RT 014/ RW 004 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Akibat longsor yang terjadi pada, Jumat (1/2/2019) dini hari sekira pukul 01.00 Wita itu, menyebabkan sebagian gedung sekolah satu atap (Satap) Swasta Tunas Harapan ambruk dan mengalami kerusakan yang cukup parah.

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor bersama anggota Komisi V, Winston Neil Rondo bergerak cepat dan turun langsung meninjau lokasi terdampak bencana longsor itu, Jumat (1/2) siang.

Pantauan media, Ansor dan Winston tiba di lokasi sekira pukul 14.30 Wita, bertemu dengan Kepala Sekolah Satap Swasta Tunas Harapan, Yonisius Nenabu dan Ketua Komite Sekolah, Melkior Nokas dan sejumlah orang tua siswa.

Kepala Sekolah Satap Tunas Harapan, Yonisius Nenabu kepada Ansor dan Winston mengungkapkan, hujan deras beberapa hari terakhir membuat fondasi bangunan sekolah terkikis dan ambruk, akibatnya bangunan kantor sekolah serta satu ruang belajar ambruk dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar

“Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya ada kerugian meterial yakni sebagian bangunan kantor ambruk yang di dalamnya ada komputer, meja, kursi, laptop dan printer,” ungkap Yonisius.

Menurut Yonisius, untuk sementara para siswa diliburkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kondisi cuaca yang kurang baik akibat hujan terus menerus disertai angin kencang.

“Setelah saya koordinasi dengan ketua komite sekolah, kami sepakat untuk mengizinkan para siswa belajar di rumah untuk sementara waktu, sambil melihat situasi,” katanya.

Dia menjelaskan, sekolah satu atap itu terdiri dari SD, SMP dan SMA. Jumlah siswa SMA sebanyak 134 orang dan 74 siswa diantaranya sedang persiapan menghadapi UNBK, siswa SMP sebanyak 29 orang dan SD sebanyak 42 orang. Sedangkan guru berjumlah 32 orang.

Pada kesempatan itu, Yonisius menyampaikan, sekolah tersebut dibangun sejak tahun 2010 lalu, dimulai dengan Pusak Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) pada tahun 2019.

“Karena saat itu banyak peminat maka kemudian kami pisahkan untuk sekolah formal dan non formal, menjadi SD, SMP dan SMA. Tetapi untuk PKBM masih tetap berjalan hingga saat ini, mulai dari Paket A, B sampai C,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor mengatakan, setelah melihat langsung kondisi sekolah tersebut memang sangat memprihatikan karena musibah longsor itu. Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa para siswa tidak boleh putus sekolah.

“Karena itu, kami akan menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, dan mengupayakan agar disediakan bantuan tenda darurat agar anak-anak kita tidak boleh berhenti sekolah,” katanya.

Dia mengatakan, lokasi sekolah tersebut rawan longsor, dan berada di daerah aliran sungai (DAS). Sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas yang menangani bidang perumahan dan permukiman serta Balai Sungai Wilayah NTT agar melakukan rehabilitasi.

“Ini daerah rawan longsor, bukan hanya lokasi sekolah ini saja tetapi rumah-rumah penduduk juga bisa terancam bahaya longsor,” tandasnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, melalui kewenangan DPRD NTT akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi atau mengadakan ruang kelas baru.

“Tapi kalau kita mau tambah ruang kelas baru, saran saya adalah harus ganti lokasi baru mengingat lokasi ini rawan longsor,” katanya.

Dia menambahkan, walaupun mengalami musibah tetapi diharapkan agar para siswa tetap dipersiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang tak lama lagi bakal diselenggarakan.

“Kami berharap bapak kepsek dan bapak ketua komite agar segera membuat laporan mengenai hal ini ke instansi terkait dan tembusan juga ke DPRD sehingga bisa dilakukan intervensi anggaran,” tandas Winston yang juga adalah Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi NTT. (R2)