Fraksi Keadilan dan Persatuan Minta Pemerintah Awasi Harga Bahan Makanan Pokok

Kupang, Penatimor.com – Ditengah polemik moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah diberlakukan oleh Pemerintah NTT, Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah untuk terus mengawasi dan melakukan monitoring terhadap harga bahan makanan pokok di setiap daerah.

“Pemerintah perlu nelakukan publikasi harga bahan makanan pokok melalui media cetak dan elektronik,” kata juru bicara Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefri Unbanunaek pada sidang paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019, Senin (19/11/2018).

Menurut Jefri, hal itu dimaksudkan agar pemerintah mampu dan bisa mengontrol harga bahan makanan pokok di setiap daerah di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Fraksi memandang penting untuk dilakukan oleh pemerintah, mengingat semakin melonjaknya harga bahan makanan seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan merosotnya harga komoditi petani di setiap daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jefri juga menyampaikan salam dari masyarakat Flores bagian Timur terkait persoalan moratorium TKI asal NTT. Salam tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT juga kepada seluruh wakil rakyat di lembaga DPRD NTT.

“Merantau bagi kami adalah sebuah budaya yang telah turun temurun kami lakukan untuk menyambung hidup kami, membangun rumah tinggal kami, membiayai sekolah dan kuliah anak-anak kami sehingga diantaranya menjadi pejabat di daerah ini,” ungkapnya.

“Merantau ke negeri jiran Malaysia telah kami lakukan sejak lama, bahwa mungkin bapak, ibu dewan belum lahir ke dunia. Sungguh sangat menyedihkan bagi kami, apabila jalan ini ditutup hanya karena permasalahan sebagian teman-teman kami yang senasib dengan kami. Bagi kami, jika jalan ini ditutup maka pemerintah telah secara sadar dan mau menghentikan sekolah anak-anak kami dan keberlangsungan hidup sebagian besar keluarga kami,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut dia, masyarakat Flores bagian Timur sangat berharap agar pemerintah mau dan kembali mengkaji kebijakan moratorium ini, agar mereka bisa bertahan hidup dan lebih baik lagi. (R2)