Dr. Roberth Lambila Resmi Dilantik di Kejagung, Putra Alor Toreh Sejarah Baru di Pusat Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, PENATIMOR — Langkah kaki Dr. Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H., pagi itu mantap memasuki Aula Lantai 11 Gedung Bundar JAM Pidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (24/10/2025).

Di hadapan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., jaksa madya asal Nusa Tenggara Timur itu resmi dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Layanan Laporan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Pengendalian Operasi JAM Pidsus Kejaksaan Agung RI.

Pelantikan yang ditandai dengan penyematan tanda jabatan ini menjadi tonggak penting dalam karier panjang Roberth Lambila—jaksa berdarah Alor yang namanya melejit nasional berkat integritas dan keberaniannya membongkar kasus megakorupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar senilai Rp101 miliar.

Kini, ia dipercaya menempati posisi strategis di jantung penegakan hukum tindak pidana korupsi Indonesia pada korps Adhyaksa.

Dalam sambutannya, JAM Pidsus Febrie Adriansyah menegaskan bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Pidsus bukanlah seremoni biasa, melainkan momentum sakral penuh tanggung jawab moral dan hukum.

“Pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan pengucapan sumpah dan janji yang mengikat kita, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Febrie.

Sosok yang juga mantan Kajati NTT itu menyoroti arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menekankan penegakan hukum yang menyentuh hajat hidup rakyat, bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan pemulihan kerugian negara agar hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat.

“Bidang Pidsus memiliki peran strategis menjaga kedaulatan ekonomi nasional agar sumber daya alam negeri ini kembali kepada rakyat, bukan dikuasai segelintir orang,” tegasnya.

Febrie juga menyinggung prestasi monumental Kejaksaan RI yang pada 20 Oktober 2025 lalu mendapat apresiasi langsung dari Presiden atas pengembalian kerugian negara terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp13,25 triliun dari perkara korupsi ekspor CPO dan turunannya.

Angka itu, kata Febrie, melampaui target PNBP Kejaksaan tahun 2025 sebesar Rp2,45 triliun, hingga total penerimaan negara dari Pidsus mencapai Rp14,96 triliun — meningkat 610 persen.

Ia menegaskan, kepercayaan luar biasa ini harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme.

“Saya meminta agar pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi, memperkuat koordinasi, menjaga marwah institusi, dan menghindari tindakan yang dapat menjatuhkan martabat Kejaksaan,” pesan Febrie menutup sambutannya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi besar-besaran yang dilakukan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin terhadap sejumlah pejabat penting di lingkungan Kejati dan Kejari seluruh Indonesia.

Dari deretan nama yang tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1425/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025, satu nama mencuri perhatian publik, yaitu Dr. Roberth Jimmy Lambila, sang jaksa pembongkar kasus besar yang kini menorehkan babak baru di Gedung Bundar.

Roberth menggantikan posisi strategis yang menjadi pintu utama layanan laporan masyarakat di Direktorat Pengendalian Operasi JAM Pidsus — posisi yang menuntut ketelitian tinggi dan kepekaan terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang masuk dari seluruh Indonesia.

Promosi Roberth Lambila bukanlah hadiah instan, melainkan buah dari dedikasi panjang dan rekam jejak gemilang di berbagai daerah penugasan.

Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ia dikenal sebagai jaksa dengan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepedulian sosial.

Saat menjabat Kajari Timor Tengah Utara (TTU), ia menuntaskan perkara korupsi alat kesehatan RSUD Kefamenanu senilai Rp2,7 miliar serta sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa.
Ia sukses membawa Kejari TTU meraih peringkat 1 nasional selama dua tahun berturut-turut, dan juga peringkat 1 nasional dari KPK RI.

Roberth juga sukses membawa Kejari TTU meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB.

Tak hanya menegakkan hukum, Roberth juga membangun dua sekolah di pelosok Lanaus dan Susulaku, wujud nyata keyakinannya bahwa “keadilan bukan hanya menghukum, tetapi memberi harapan.”

Di lingkungan Kejati NTT, ia pernah menjabat Kasi Penuntutan dan Kasi Penyidikan dan menorehkan prestasi besar. Di bawah koordinasinya, Kejati NTT dua tahun berturut-turut menempati peringkat dua nasional dalam penanganan perkara korupsi, hingga ia dinobatkan sebagai Jaksa Terbaik Nasional 2015.

Tugas di luar daerah pun dijalani penuh integritas. Di Kejati Maluku Utara, ia memimpin penyidikan kasus korupsi proyek waterboom Ternate, menghadapi tekanan sosial dan situasi mencekam ketika kantornya dikepung massa.

Sejak dipercaya memimpin Kejari Karanganyar pada Juni 2024, Roberth Lambila mencatat rekor spektakuler.
Hanya dalam empat bulan, institusinya langsung meraih peringkat 1 nasional untuk Kejari Tipe B dalam penanganan perkara korupsi, penghargaan yang diserahkan saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 di Gedung Merah Putih KPK.

Selama kepemimpinannya, 18 perkara korupsi berhasil diungkap, 10 di antaranya telah disidangkan, dan 7 segera dilimpahkan ke pengadilan. Puncaknya adalah kasus korupsi proyek Masjid Agung Madaniyah Karanganyar senilai Rp101 miliar — proyek megah yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Maret 2024.

Di balik kemegahan kubah marmernya, penyidik di bawah arahannya menemukan manipulasi tender, mark-up anggaran, dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.

Hasilnya, lima orang dijadikan terdakwa, termasuk pejabat dan kontraktor pelaksana, dan kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.
Kasus inilah yang menjadikan nama Roberth Lambila dikenal luas di publik nasional — sebagai simbol jaksa pemberani yang tak gentar membongkar korupsi bahkan ketika melibatkan proyek besar daerah dan figur politik penting.

Citra integritasnya semakin kokoh ketika Roberth Lambila masuk dalam tiga besar nasional kategori “Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi” di ajang Adhyaksa Awards 2025.

Dari ratusan kandidat di seluruh Indonesia, hanya 21 jaksa terbaik dari tujuh kategori yang lolos ke babak final.

Ajang bergengsi yang digelar di Jakarta itu menjadi panggung penghargaan bagi jaksa-jaksa yang bekerja dalam senyap namun memberi dampak besar bagi masyarakat dan negara. (bet)