Connect with us

POLKAM

Dewan Minta Pemerintah NTT Segera Bayar Insentif Tenaga Honorer

Published

on

Kristofora Bantang

Kupang, Penatimor.com – DPRD NTT meminta Pemerintah NTT diminta untuk segera merealisasikan pembayaran insentif untuk tenaga honor komite dan yayasan yang menjadi kewenangan provinsi karena sudah memasuki catur wulan keempat tahun anggaran 2019.

Anggota Komisi V yang membidangi Kesra DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (10/4/2019).

Feni, demikian Kristofora Bantang biasa disapa mengatakan dalam APBD NTT 2019 telah dialokasikan anggaran untuk insentif guru honorer komite dan yayasan serta guru pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi kewenangan provinsi. Tapi sudah memasuki catur wulan ke empat, pemerintah belum juga merealisasikan apa yang telah dialokasikan dalam APBD.

“Kita minta pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membayar insentif bagi guru komite dan yayasan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Feni.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Manggarai Raya ini mengatakan, insentif yang dialokasikan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap honorer komite dan yayasan. Pasalnya ada honorer komite dan yayasan yang gajinya sangat kecil bahkan hanya Rp200. 000 per bulan. Insentif yang diberikan dengan tujuan agar gaji yang mereka terima, nilainya lebih layak.

Pada kesempatan itu Feni meminta pemerintah agar melakukan rasionalisasi terhadap guru honorer daerah dan PNS, agar tidak tertumpuk di sekolah tertentu. Sehingga semua sekolah, baik negeri maupun swasta dan yang ada di kota maupun daerah terpencil, memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memadai.

Dia menambahkan, salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer adalah mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Karena itu, mereka yang telah memenuhi syarat hendaknya diproses agar diangkat menjadi P3K sesuai ketentuan yang berlaku. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Reses Bukan Wadah Kampanye: Bawaslu Kota Kupang Awasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD yang Nyaleg 2024

Published

on

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange.
Continue Reading

POLKAM

Bawaslu Rote Ndao Ingatkan Peserta Pemilu Patuhi Jadwal Kampanye, Ancaman 1 Tahun Penjara, Denda Rp12 Juta

Published

on

Ketua Bawaslu Rote Ndao, Demsi Toulasik, SE.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Lawan Terorisme, BNPT Dorong Simpul Pendidikan jadi Agen Perdamaian

Published

on

Kegiatan FKPT NTT dalam pencegahan radikal terorisme melibatkan para guru TK hingga SMA/SMK se-Kota Kupang di Asrama Haji Kupang, Selasa (10/10/2023).
Continue Reading