Kupang, Penatimor.com – Anggota DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan selain fasilitas, sarana dan prasarana sekolah, siswa-siswi SMA/SMK harus dipersiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurut Winston, pemerintah telah menginstruksikan 100 persen UNBK, karena itu sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK harus dipersiapkan dari segi fasilitas maupun peserta didiknya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah sebagian daerah di wilayah NTT masih belum terjangkau listrik maupun jaringan internet.

“Karena itu, mungkin nantinya ada kompromi, tapi itu hanya akan dilakukan di daerah yang memang tidak terjangkau listrik, karena listrik saja belum ada bagaimana dengan jaringan internet,” kata Winston kepada wartawan di Kupang, Selasa (8/1/2019).

Meski begitu, anggota Komisi V membidangi Kesra ini mengatakan, perlu diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar dapat memastikan sebanyak mungkin sekolah dapat berpartisipasi dalam UNBK.

“Kemarin saya komunikasi secara informal dengan Kadis Pendidikan, dan kita akan agendakan khusus untuk rapat. Dinas lagi konsolidasi untuk memastikan sebanyak mungkin sekolah kita berpartisipasi dalam UNBK tahun ini, dan di Kota Kupang katanya 100 persen bisa ikut,” ujarnya.

Winston mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT 2019 telah dianggarkan kurang lebih untuk 150 sekolah menengah bisa mendapatkan paket UNBK.

“Kalau di APBD saya lihat, kita anggarkan kurang lebih 150 sekolah dapat paket UNBK. Nanti sistemnya melakukan UNBK di sekolah terdekat, tapi ada rambu-rambu, jaraknya kurang lebih 5 kilometer. Jadi misalnya SMK swasta atau SMK negeri yang baru, mereka bisa menggunakan fasilitas di sekolah terdekat,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengungkapkan, saat ini beredar informasi di masyarakat bahwa ada SMA negeri yang melakukan pungutan Rp 1,3 juta untuk ujian Nasional (UN).

“Ini ditengarai jangan-jangan ada urusan dengan pengadaan sarana prasarana UNBK. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Memang menjadi tanggungjawab sekolah dan komite tetapi harus dirundingkan dengan orang tua siswa, dan tidak boleh memberatkan,” katanya.

Dia menegaskan, hal tersebut harus benar-benar diwaspadai, karena jangan sampai atas nama UNBK lalu berbagai macam pungutan dilakukan sehingga memberatkan bagi orang tua siswa.

“Pemerintah harus pasang badan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa ikut ujian nasional dan juga UNBK. Kita akan dorong lagi APBD yang lebih besar,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, anggota dewan dari dapil Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua ini berargumen, kalaupun 70 – 80 persen sekolah di NTT sudah terjangkau listrik dan jaringan internet, tetapi ada tantangan baru, yaitu apakah para siswa sudah cukup siap dengan budaya digital.

“Jangan sampai saat berhadapan dengan komputer mereka gugup dan hilang konsentrasi. Sehingga diperlukan bagaimana untuk melatih mereka menghadapi peralatan ujian yang berbasis digital. Ini benar-benar menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah,” ujarnya.

Winston mengimbau agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi NTT, memastikan persiapan dan penyelenggaraan UNBK dengan sebaik-baiknya. Para siswa harus dilatih agar terbiasa dengan sistem digital yang diterapkan dalam ujian nasional.

“Kami mau ingatkan, seluruh perhatian kita mulai Januari sampai Maret harus difokuskan pada persiapan UNBK, moga-moga tahun politik tidak mengguncang juga dunia pendidikan kita,” tandasnya. (R2)