Jakarta, penatimor.com – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pada Kamis (20/12), saat berpidato dalam Rapat Paripurna Terbuka peringatan HUT ke-60 Provinsi NTT di Kupang, bahwa kelompok radikal dan terorisme bergentayangan di NTT, sehingga perlu diwaspadai dan disikapi secara serius oleh seluruh elemen masyarakat, gereja, MUI dan Pemerintah Daerah NTT.

Terlebih-lebih karena pernyataan Mendagri itu telah memastikan secara meyakinkan bahwa kelompok radikal dan terorisme saat ini sedang gentayangan di NTT.

Dan untuk itu Mendagri meminta agar seluruh komponen masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini, untuk sama-sama memberangus kelompok teroris dan radikal yang sudah gentayangan di NTT.

Hal ini disampaikan Koordinator TPDI Petrus Salestinus di Jakarta, Kamis (27/12).

Menurut Petrus, Mendagri telah berpesan bahwa harus ada sikap yang jelas antara kawan dan lawan, untuk memastikan agar kelompok radikal itu tidak lagi memiliki tempat di Indonesia termasuk di NTT.

Apalagi saat ini, lanjut Petrus, aparat Kepolisian dan TNI serta Badan Intelijen sudah memiliki data detail tentang keberadaan kelompok radikal dan teroris dimaksud, baik nama, tempat tinggal dan seluk beluknya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama.

“Tidak hanya TNI dan Polri, akan tetapi juga semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memberangus kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila yang sudah menjadi dasar negara yaitu NKRI,” sebut dia.

Petrus melanjutkan, konstatasi Mendagri soal keberadaan kelompok radikal dan terorisme di NTT yang saat ini sedang bergentayangan di NTT dan memastikan bahwa TNI, Polri dan BIN sudah memiliki data detail, baik nama, tempat tinggal dan seluk beluknya, harus direspons secara positif dan jangan diremehkan konstatasi Mendagri dimaksud.

“Permintaan Mendagri telah mengingatkan kita bahwa pada beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi NTT mengimbau masyarakat NTT untuk waspada terhadap Narapidana Teroris (Napiter) yang dititipkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di sejumlah Lapas atau Rutan di kabupaten/kota dalam wilayah hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, karena dikhawatirkan para Napi dan petugas Lapas kita bisa terpapar ideologi radikal yang disebar Napiter titipan ini,” ungkap Petrus yang juga advokat senior Peradi di Jakarta ini.

Dia melanjutkan, Mendagri dan Pemprov NTT berikut aparat Kepolisian dan TNI seharusnya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif bahkan penindakan terhadap kelompok radikal dan teroris di NTT.

“Jangan sampai menunggu terjadinya peristiwa dimana masyarakat mengeksekusi sendiri temuan di lapangan, sehingga terjadi gesekan antar warga masyarakat karena saling curiga, baru pemerintah bertindak,” tandas Petrus.

“Mencegah untuk menghabisi kelompok radikal dan teroris, lebih baik dari pada kecolongan, karena dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas kelompok radikal dan teroris sangat luar biasa besar, bukan saja pada persoalan mengganti ideologi negara yaitu Pancasila, akan tetapi nyawa umat manusiapun ikut terancam dan hilang secara mengerikan,” sambung dia.

Menurut Petrus, pemerintah melalui UU Anti Teroris telah mengkategorikan kejahatan terorisme dan radikalisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki faktor dan dimensi kompleks terutama faktor ideologi.

Karena itu keberadaan kelompok teroris dan radikal yang sudah teridentifikasi, baik keberadaan orang-orangnya, alamatnya maupun aktivitasnya, mestinya sudah dihalau, disingkirkan bahkan diberangus seperti yang dikonstatir dan diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pidatonya ketika perayaan HUT ke-60 Provinsi NTT di Kupang.

“Jangan biarkan sampai masyarakat NTT mengambil langkah untuk saling menghakimi, terkait dengan ajakan Mendagri memberangus kelompok radikal dan teroris di NTT,” tutup Petrus Salestinus. (R4)