Kupang, Penatimor.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise disaksikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi membuka secara resmi Konferensi Perempuan Timur 2018 (KPT2018), di Kota Kupang, NTT Senin (10/12/2018).

Tahun ini konferensi mengangkat tema “Perempuan Timur untuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan” yang dimaksudkan untuk mendorong pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

KPT2018 digagas oleh tiga lembaga yang fokus pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan, yaitu Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan BaKTI dengan dukungan penuh dari Program MAMPU, Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

KPT2018 akan berlangsung selama dua hari di Kupang, 10-11 Desember 2018 dan menghadirkan 500 peserta dari 12 Provinsi di kawasan Indonesia Timur, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dalam pidato pembukanya, Menteri Yohana mengatakan, Konferensi Perempuan Timur 2018 merupakan suatu wadah strategis untuk berbagi informasi dan solusi termasuk terhadap isu kekerasan yang dihadapi oleh perempuan di Kawasan Timur yang masih tertinggi di Indonesia.

“Konferensi ini sangat sejalan dengan semangat tiga (3) pengakhiran (three ends) yang sedang diupayakan oleh Kementerian PPPA, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kensenjangan ekonomi perempuan. Salah satu faktor penentu untuk mencapai ini semua adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ungkapnya.

Ketua Panitia Bersama KPT2018, Maria Filiana Tahu mengatakan, konferensi tahun ini merupakan perluasan dari Konferensi Perempuan Timor I dan II yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017. Ketika itu, konferensi berfokus pada permasalahan perempuan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di Pulau Timor.

“KPT2018 adalah ruang saling menguatkan dan berbagi pengalaman, gagasan, prakarsa dari para pelaku pembangunan dan aktor perubahan di berbagai level dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Konferensi Perempuan Timur,” kata Maria.

Sementara itu, Counsellor Kedutaan Australia untuk Kerjasama Pembangunan, Kirsten Bishop dalam sambutannya mengatakan, Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memajukan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender.

“Melalui program MAMPU, Australia membantu memperkuat upaya-upaya Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan akses perempuan terhadap layanan dasar dan mendukung percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Timur Indonesia,” kata Bishop. (R2)