Kupang, Penatimor.com – Lembaga pendidikan swasta, terutama SMA dan SMK di NTT diminta untuk tingkatkan mutu dan promosi agar menjadi daya tarik bagi orangtua untuk menyekolahkan anak- anaknya di sekolah swasta.

Demikian intisari yang dapat dipetik dari seminar pendidikan bertajuk “Peran Sekolah Swasta Dalam Membangun Pendidikan di NTT” yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT di Kupang, Senin (22/10/2018).

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto ketika tampil sebagai narasumber mengatakan, sekolah swasta butuh suport dari pemerintah. Karena sampai saat ini, pemerintah belum memberi perhatian yang serius terhadap sekolah- sekolah swasta. Sekolah- sekolah swasta membutuhkan dukungan guru, sarana- prasarana dan infrastruktur penunjang lainnya, tapi tidak dilakukan untuk menjawabi permasalahan yang ada. Memang sudah ada bantuan yang diberikan, tapi salah urus sehingga membuat sekolah swasta mengalami permasalahan hingga saat ini.

“Peran sekolah swasta, tidak perlu didebatkan lagi karena sudah sangat baik dan sangat luar biasa serta telah dirasakan dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan anak- anak bangsa,” kata Jimmi.

Dia berargumen, keberadaan guru- guru honorer di sekolah swasta sangat memprihatinkan. Dimana honor yang diterima ada yang sebesar Rp100.000 sampai Rp200. 000/ bulan. Tahun depan, gaji guru honorer harus dinaikkan, minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Artinya, jika honor yang diterima dari Komite Sekolah masih minim, maka kekurangannya ditanggung pemerintah agar bisa setara dengan UMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan NTT, Alo Min menyampaikan, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para kepala sekolah se- NTT. Dalam rapat itu, para kepala sekolah diminta untuk menyampaikan keunggulan masing- masing sekolah. Tentunya sekolah- sekolah swasta juga perlu meningkatkan promosi terkait keunggulan yang dimiliki. Memang selama ini, persepsi orangtua bahwa sekolah negeri lebih murah dari swasta. Tapi kalau dihitung- hitung, sebenarnya biaya pendidikan hampir sama antara sekolah negeri dan swasta.

“Pembinaan terhadap sekolah- sekolah swasta tetap dilakukan. Tentunya pembinaan yang dilakukan sangat selektif agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal karena sekolah swasta di bawah naungan yayasan,” terang Alo.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho menyatakan, sekolah- sekolah swasta yang dikelola Katolik sangat luar biasa bila dibandingkan dengan sekolah- sekolah negeri. Misalkan, SMAK Giovani Kupang, SMAK Frateran Larantuka, SMA Syuradikara, SMA Regina Pacis, SMAK Frateran Maumere, dan SMA Seminari Kisol.

“Kami dorong sekolah- sekolah swasta lain untuk meniru sejumlah sekolah swasta unggul yang ada di provinsi ini,” pinta Simon.

Ketua Umum BPMS NTT, Winston Neil Rondo meminta sekolah- sekolah swasta untuk meningkatkan mutu dan melakukan promosi tentang keunggulan yang dimiliki. Mengingat gaji guru honor terutama honor komite yang sangat minim, maka semua guru harus dibiayai pemerintah. Salah satunya melalui alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Kerja sama dengan Komisi Ombudsman dan Dinas Pendidikan NTT untuk pengawasan dan pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan mutu pendidikan NTT sangat diperlukan. Mendesak pemerintah agar adil dalam alokasi sarana- prasarana dan infrastruktur.

“Kita menolak keras dan melakukan advokasi terhadap penarikan guru PNS dari sekolah- sekolah swasta, dan kesra guru swasta perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan,” tandas Winston.

Winston yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT ini mengatakan, BMPS mendorong pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan kuota sertifikasi bagi guru di sekolah swasta sehingga diperlakukan adil dan merata, minimal 25 persen. Perlu ada standarisasi upah guru agar sesuai UMP dan didukung oleh Pemda. Meningkatkan alokasi politik anggaran pemda untuk memperkuat sektor pendidikan secara khusus dana yang berimbang untuk sekolah/perguruan swasta.

Selanjutnya, pendirian sekolah negeri harus pertimbangkan eksistensi sekolah swasta setempat sehingga sama-sama berkembang. Perlu ada Perda Pendidikan yang mengatur dan mendukung  sekolah swasta, dengan tujuan membangun keberpihakan yang tegas dari pemerintah terhadap sekolah swasta, dukungan bagi gerakan literasi sekaligus mencegah industrialisasi/bisnis pendidikan. (R2)