Penatimor.com – Peran sekolah swasta di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam membangun pendidikan bangsa sudah tak bisa diragukan lagi. Banyak sekolah swasta yang sudah mapan dan mandiri, namun masih banyak pula yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Pendidikan dengan tema “Peran Sekolah Swasta dalam Membangun Pendidikan di NTT” yang digelar dalam rangkaian kegiatan Gebyar SMA/SMK Se-NTT di Kupang, Senin (22/10/2018) dalam rangka menyongsong HUT Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2018.

Seminar itu dibuka Asisten III Setda Provinsi NTT Stefanus Ratoe Oedjoe dan dipandu Pius Rangka dengan menghadirkan empat narasumber masing-masing Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT Winston Neil Rondo, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT Alo Min, Ketua Dewan Pendidikan NTT Simon Riwu Kaho.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, peran sekolah swasta dalam membangun pendidikan sesungguhnya tidak perlu didiskusikan karena sejak dahulu hingga kini sekolah swasta tetap menunjukkan komitmen dan eksistensinya pada bidang pendidikan.

“Keliru kalau kita bahas peran sekolah swasta, karena kesannya kita meragukannya, justeru yang perlu dibahas sebenarnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sekolah swasta biar bisa sejajar dengan sekolah-sekolah negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ungkapnya.

Jimmi menegaskan, Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) itu tidak melihat adanya perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, karena itu bersama mitra komisi dalam hal ini Dinas Pendidikan, dalam rapat-rapat selalu berkomitmen dan mengevaluasi agar pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap sekolah swasta.

“Bagaimanapun harus ada intervensi dari pemerintah terhadap sekolah swasta, walaupun tidak sebesar sekolah negeri tetapi harus ada, entah itu pada poin infrastruktur ataupun pada tenaga pendidiknya, walaupun kita tahu bahwa di NTT ini kekurangan guru bukan hanya pada sekolah swasta saja tetapi juga sekolah negeri,” katanya.

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, seminar pendidikan ini membedah dari berbagai perspektif tentang perjalanan panjang peran serta sekolah-sekolah swasta dalam pembangunan pendidikan di NTT. Sekolah swasta sudah berperan hampir 200 tahun terakhir, sejak misi katolik dan zending protestan yang tak hanya mewartakan agama tetapi juga mendidik anak-anak di bumi Flobamora.

“Peran sekolah swasta di NTT sangat besar, 1,456 juta atau 32,5 % anak NTT mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta sebanyak 2.500, sehingga dengan porsi-porsi yang besar ini seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang adil. Karena mulai dari penerimaan peserta didik baru 2017 hingga 2018, pemerintah NTT dinilai gagal,” katanya.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik di NTT, sekolah swasta meminta Agara kebijakan pemerintah baik itu anggaran maupun program-program harus berpihak dan ikut melindungi dan peduli pada sekolah swasta.

“Sekolah swasta berharap, misalnya peraturan-peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun agar mengakomodir kepentingan sekolah swasta,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min mengatakan, sekolah swasta harus bisa meyakinkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Untuk meyakinkan orang tua siswa, sekolah swasta harus mulai memberikan profil dan promosi tentang keunggulan dari sekolah tersebut.

“Kemampuan promosi dari sekolah swasta terhadap keunggulan yang dimiliki sangat diperlukan, mungkin ini yang kurang dilakukan selama ini oleh sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang memang sudah terkenal sehingga tidak perlu promosi tetapi yang lainnya perlu melakukannya,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah memiliki anggaran yang cukup terbatas untuk membantu semua sekolah, karena itu pemerintah membuat regulasi dengan mendorong bantuan pihak ketiga atau dana CSR, agar bisa membantu sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho mengatakan, sekolah swasta di Indonesia jumlahnya jauh melebihi sekolah negeri, ini menunjukkan kepedulian sekolah swasta membangun pendidikan di negeri ini sangat tinggi. Karena itu, pemerintah juga perlu mendorong sekolah-sekolah swasta menjadi unggul dan sejajar dengan sekolah negeri.

“Ini artinya sekolah swasta sangat peduli dan tidak ingin membiarkan anak bangsa terlantar. Sehingga kepedulian ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau hanya harap pemerintah sendiri, tentu tidak mampu bangun sekolah sebanyak itu,” tandasnya. (R2)