HUKRIM
MA Kabulkan PK, Salmun Tabun Bebas?
Kupang, penatimor.com – Majelis hakim di Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Philipus Fernandez selaku kuasa hukum terdakwa Salmun Tabun.
Sesuai informasi perkara pada website Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), diketahui, putusan PK tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2018.
Putusan dengan amar kabul tersebut ditetapkan hakim H. Suhadi, SH.,MH., H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH., dan Prof. DR. Surya Jaya, SH., M. Hum, dengan Panitera Pengganti Istiqomah Berawi, SH., MH.
Dalam informasi perkara tersebut juga diketahui PK terhadap perkara Pidsus tersebut masuk tanggal 30 Januari 2018 dengan tanggal distribusi 28 Februari 2018, Nomor Surat Pengantar: W26.U1/68/HN.01.01/1/2018, Nomor Register: 12PK/Pid.Sus/2018 dengan pengadilan pengaju PN Kelas 1A Kupang.
Philipus Fernandez yang diwawancarai di kantornya, Senin (28/5), mengatakan pihaknya juga sudah menerima informasi tersebut.
“Jadi PK terdakwa Salmun Tabun dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kami masih tunggu petikan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri Kupang untuk dilaksanakan,” kata Philipus.
Sekadar tahu, Salmun Tabun yang adalah mantan Sekda Kabupaten TTS, sebelumnya divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Pasca putusan tersebut, Philipus Fernandez selaku kuasa hukum Salmun Tabun mengajukan PK untuk membebaskan terdakwa dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
“Tinggal kita tunggu turunan putusannya,” pungkas Philipus yang juga Ketua Peradi Kupang. (R1)
HUKRIM
Tragedi di Oesapa, Keluarga Korban Datangi Polresta, Kuasa Hukum: Bukan Masalah Lahan, tapi Penyerangan Arogan
PSSI NTT Umumkan 25 Nama Pemain Pra PON 2023
Perjalanan Gemilang Ridwan Angsar: Dari Lapangan Sepakbola Hingga Puncak Karier Kejaksaan
Penyidik Kejari TTU Tetapkan 5 Tersangka Korupsi, 4 Langsung Ditahan, 1 Jatuh Sakit
Tersangka Pemerasan Hendrikus Djawa Ditangkap Polisi di Kupang
Tragedi Tewasnya Siswa SMA di Kupang Akibat Tertimpa Pohon Kelapa
Tragedi di Oesapa, Keluarga Korban Datangi Polresta, Kuasa Hukum: Bukan Masalah Lahan, tapi Penyerangan Arogan
Komisi Informasi NTT Sukses Mediasi Sengketa Badan Hukum LBH APIK dengan PUPR NTT
Yadin Pua Reke Berpeluang jadi Plt Ketua PSSI Ende
Pulihkan Kerugian Negara, Kejari TTU Lelang Barang Rampasan Kasus Korupsi
