Perumda Harus Berubah! DPRD Minta Seleksi Direksi Fokus pada Profesionalisme

KUPANG, PENATIMOR — Pemerintah Kota Kupang bersiap melakukan langkah berani dan strategis dalam membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mewacanakan evaluasi total terhadap jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Kupang dan membuka peluang seleksi ulang yang lebih ketat dan terukur.

Langkah ini tidak hanya sekadar rotasi struktural, tetapi menjadi momentum penting untuk menciptakan perubahan mendasar dalam tata kelola Perumda yang selama ini dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.

Rencana tersebut langsung mendapatkan perhatian dan respons dari DPRD Kota Kupang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Ridla Lalay, S.H., menyambut baik rencana evaluasi ini dan menegaskan pentingnya proses seleksi ulang direksi yang mengedepankan transparansi, integritas, dan profesionalisme.

“Ini langkah yang sangat tepat dan harus didukung sepenuhnya. Perumda adalah wajah dari BUMD di Kota Kupang. Kita butuh figur-figur yang benar-benar mumpuni, memiliki visi, serta integritas dalam membenahi perusahaan daerah ini,” tegas Neda Ridla saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa lalu.

Jangan Ada “Titipan”, Seleksi Harus Profesional

Neda menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik masa lalu yang dinilai penuh kepentingan politik, sehingga mengorbankan kualitas kepemimpinan di tubuh Perumda. Ia menekankan bahwa proses seleksi yang akan digelar harus benar-benar steril dari unsur “titipan” dan intervensi pihak-pihak berkepentingan.

“Kami di Komisi IV mendesak agar proses seleksi kali ini harus berdasarkan rekam jejak dan kompetensi. Jangan lagi ada pemilihan berdasarkan kedekatan pribadi, afiliasi politik, atau motif transaksional. Kalau itu terjadi lagi, maka Perumda tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang kegagalan,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia menambahkan, pengelolaan Perumda harus berorientasi pada pelayanan dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, figur direksi yang akan dipilih harus memiliki kapasitas manajerial, pemahaman bisnis daerah, dan komitmen terhadap akuntabilitas publik.

“Kita butuh direksi yang punya rekam jejak keberhasilan, bukan sekadar punya relasi kuat. Masyarakat sekarang semakin cerdas dan menuntut perubahan nyata. Kalau tidak dilakukan sekarang, maka kepercayaan terhadap BUMD bisa runtuh total,” lanjut Neda.

Harus Ada Mekanisme Pengawasan Publik

Lebih lanjut, Neda mengusulkan agar proses seleksi dibuka secara publik dan melibatkan elemen independen, termasuk akademisi, praktisi bisnis, serta tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan agar hasil seleksi memiliki legitimasi kuat dan tidak menyisakan kecurigaan publik.

“Pemerintah perlu membentuk panitia seleksi independen yang benar-benar bekerja profesional. Bahkan kami di DPRD siap memfasilitasi forum uji publik terhadap calon direksi, agar masyarakat bisa ikut menilai. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Komisi IV DPRD Kota Kupang juga menyatakan siap mengawal ketat seluruh proses evaluasi dan seleksi, mulai dari pembentukan panitia seleksi, penyusunan kriteria penilaian, hingga penetapan calon direksi terpilih.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. DPRD adalah representasi rakyat, dan kami berkewajiban memastikan Perumda dikelola oleh orang-orang terbaik yang punya kapasitas membawa perubahan,” kata Neda.

Belajar dari Kegagalan Masa Lalu

Menurut Neda, pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga. Ia menyebut bahwa berbagai permasalahan yang selama ini menghantui Perumda—seperti lemahnya inovasi bisnis, buruknya tata kelola keuangan, serta minimnya kontribusi terhadap PAD—merupakan bukti bahwa dibutuhkan reformasi serius di tubuh manajemen perusahaan daerah tersebut.

“Kita harus berani melihat ke belakang untuk memperbaiki masa depan. Banyak catatan buruk yang tidak boleh terulang. Perumda harus bangkit dan menjawab tantangan zaman dengan strategi yang lebih modern dan efisien,” ujar politisi Partai NasDem asal Dapil Maulafa itu.

Dorongan Reformasi BUMD Demi Kepentingan Rakyat

Lebih dari sekadar perombakan manajerial, Neda menekankan bahwa reformasi Perumda adalah bagian dari misi besar untuk menciptakan BUMD yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ia berharap Perumda dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang berkualitas.

“Kami ingin Perumda jadi kebanggaan warga Kota Kupang. Jangan hanya jadi beban APBD, tapi harus mampu menghasilkan, melayani, dan menjadi institusi yang memberi manfaat nyata,” tandasnya.

Wacana evaluasi ini disebut-sebut sebagai salah satu prioritas utama dalam 100 hari kerja Wali Kota Christian Widodo, yang dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur, termasuk BUMD di bawah kendalinya.

Masyarakat kini menanti, apakah langkah reformatif ini akan benar-benar dijalankan secara konsisten dan terbuka, atau justru kembali terjebak dalam praktik-praktik lama yang sarat kepentingan dan kompromi.

Namun satu hal yang pasti, desakan untuk perubahan sudah datang dari berbagai arah. Saatnya Kota Kupang memiliki BUMD yang profesional, mandiri, dan berintegritas tinggi. (bet)