Bank NTT Berpeluang Salurkan KUR Rp 1 Triliun Usai Tekan NPL ke 2,6 Persen

KUPANG, PENATIMOR — Upaya serius Bank NTT dalam merapikan manajemen kredit mulai membuahkan hasil.

Hingga April 2025, tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berhasil ditekan hingga 2,6 persen.

Capaian ini membuka peluang besar bagi Bank NTT untuk kembali mendapatkan kuota penyaluran KUR dari pemerintah pusat hingga Rp 1 triliun.

Plt Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, mengungkapkan hal ini usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT pada Rabu (23/4/2025).

“Jika tren penurunan NPL ini bisa dipertahankan dalam dua sampai tiga bulan ke depan, kita sangat berpeluang memperoleh kembali kuota KUR dari pusat hingga Rp 1 triliun,” tegas Yohanis kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan sistem internal yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir terbukti efektif menurunkan NPL, yang sebelumnya sempat menyentuh hampir 5 persen.

“Kita lakukan pembenahan menyeluruh, dan sekarang hasilnya bisa dilihat. NPL KUR Mikro pemerintah turun ke angka 2,6 persen. Ini bukti ada langkah strategis yang kami ambil dan berhasil,” ujar dia.

Menurut Yohanis, menjaga tren positif ini menjadi pekerjaan rumah Bank NTT dalam beberapa bulan ke depan. Jika NPL bisa dijaga tetap stabil atau bahkan turun, peluang mendapatkan kuota KUR senilai Rp 1 triliun akan semakin terbuka lebar.

“Kuncinya di konsistensi. Selama tiga bulan ini kita harus jaga agar angka NPL tidak naik lagi,” imbuhnya.

Selain fokus pada perbaikan kinerja penyaluran KUR, Bank NTT juga tengah mempercepat proses digitalisasi layanan, khususnya dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh kabupaten/kota se-NTT.

“Digitalisasi jadi kunci. Ini bukan cuma soal layanan modern, tapi juga langkah strategis untuk menaikkan PAD, terutama dari sektor perpajakan,” jelas Yohanis.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Bank NTT berkomitmen mendukung penuh visi dan misi kepala daerah di seluruh NTT, terutama dalam program ketahanan pangan dan hilirisasi produk lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Fokus kami adalah mendukung kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” tandasnya.

Saat ditanya mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Yohanis mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang merupakan pemegang saham pengendali.

“Kalau soal RUPS, kami ikuti arahan Pak Gubernur. Beliau yang punya wewenang penuh,” pungkasnya. (mel)