NTT Menyambut Pemimpin Baru (2) Pemimpin Daerah Harus Wujudkan Harapan Masyarakat

Angin di halaman Aula El Tari Kupang berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma khas tanah Flobamorata yang seakan menyimpan jutaan harapan. Ruangan besar itu dipenuhi ratusan pasang mata yang menunggu dengan penuh perhatian. Hari itu bukan sekadar seremonial biasa, tapi sebuah momentum penting bagi perjalanan Nusa Tenggara Timur ke depan.

OBED GERIMU, Kupang

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, berdiri tegap di podium. Sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Suaranya menggema, menggetarkan hati para pemimpin daerah yang hadir.

Gubernur Melki Laka Lena, menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan harapan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemimpin daerah bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menjadi pelayan rakyat.

Hal ini disampaikan dalam acara serah terima jabatan Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT serta pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT, yang berlangsung di Aula El Tari, Kupang, Sabtu (1/3/2025).

Gubernur Melki dalam sambutannya juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin daerah harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Pemimpin daerah adalah pelayan rakyat yang memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat. Semangat untuk mendengar dan melayani harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen untuk bekerja sepenuh hati dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya adalah nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin.

“Tugas ini adalah amanah besar yang hanya bisa kita laksanakan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tidak terbantahkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemimpin daerah adalah abdi rakyat.

“Sebagai pemimpin, tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat dan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan transparansi, menghindari pemborosan, dan memastikan setiap program yang dijalankan tepat sasaran. Dalam keterbatasan fiskal, kita harus memprioritaskan program yang memiliki dampak nyata bagi rakyat NTT,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi lebih kepada bagaimana memaksimalkan hasil dari setiap program.

“Fokus kita adalah pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang lebih sejahtera dan adil,” imbuhnya.

Gubernur Melki juga menyoroti potensi besar yang dimiliki NTT di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi terbarukan. Ia menekankan bahwa optimalisasi sektor-sektor ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tugas kita adalah membuka ruang investasi, khususnya dalam hilirisasi sumber daya alam non-tambang, guna menciptakan lapangan kerja dan mempercepat industrialisasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa meningkatkan ekonomi NTT secara signifikan,” ungkapnya.

Gubernur juga mengingatkan para Bupati dan Wali Kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, kebijakan pembangunan harus selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gilang Rakabuming Raka, serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2025-2030.

“Kesatuan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat krusial untuk mengatasi tantangan di NTT. Kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang solid antar-pemerintah harus menjadi fondasi agar kebijakan dan program dapat berjalan harmonis serta memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan pelantikan 21 Ketua Tim Penggerak PKK dan pengukuhan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-NTT. Gubernur Melki menegaskan bahwa peran PKK sangat penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menanggulangi masalah sosial seperti stunting.

“PKK memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Keluarga adalah motor utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi NTT,” tuturnya.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi sosial seperti PKK, Gubernur Melki optimistis NTT dapat menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (Bersambung)