Connect with us

HUKRIM

Jaksa Sebut Jonas Salean “Berkas Terpisah”

Published

on

Tangkapan layar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH.

KUPANG, PENATIMOR – Ada fakta yang mengejutkan dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., yang adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang.

Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan tersebut menyebutkan nama Jonas Salean, SH., M.Si., sebagai pihak yang diduga turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, bersama terdakwa Hartono Frasiskus Xaverius, dan Erwin Piga yang juga tersangka perkara ini.

Bahkan, di dalam surat dakwaan itu, Penuntut Umum dengan tegas menyebutkan Jonas Salean dalam “berkas terpisah”.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, SH., bersama saksi Jonas Salean, SH.,M.Si., berkas terpisah, dan saksi Erwin Piga,” sebut Penuntut Umum saat membacakan surat dakwaan.

Dalam dakwaan itu juga, Penuntut Umum menguraikan tentang perbuatan menerima dan memproses permohonan hak atau kegiatan pemeriksaan tanah, dan juga permohonan pendaftaran hak yang dilakukan Jonas Salean.

Hartono Perkaya Jonas dan Istri Rp 2,6 Miliar

Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa akibat perbuatan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, telah memperkaya Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 150.000.000 dari hasil penjualan tanah.

Kemudian, Yonis Oeina (Alm) sebesar Rp 150.000.000 dari hasil penjualan tanah.

Perbuatan terdakwa Hartono juga dinilai Penuntut Umum telah memperkaya Jonas Salean dengan bertambahnya asset tanah di atas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00839 – Fatululi dan Surat Ukur Nomor: 85/fatululi/2013 seluas 420
m2 dengan nilai Rp2.050.697.048.

Perbuatan terdakwa Hartono juga menguntungkan Resdyana Ndapamerang yang adalah isteri dari Jonas Salean sejumlah Rp 640.000.000.

Dengan demikian, total yang diterima Jonas dan Resdyana dari perbuatan terdakwa Hartono adalah sebesar Rp2.690.697.048.

Diuraikan juga dalam surat dakwaan tersebut, bahwa terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan, padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut.

Akan tetapi, menurut Penuntut Umum, terdakwa tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si., atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013.

Terdakwa Hartono juga disebutkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: HM 00839-Fatululi dan Surat Ukur Nomor: 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean SH., M.Si., padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor: 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean atas tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur, akan tetapi terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap
mendaftarkan hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 -Fatululi serta Surat Ukur atas nama Jonas Salean.

Padahal diketahui oleh terdakwa Hartono Fransikus Xaverius, terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Penuntut Umum juga menguraikan bahwa pada tahun 2013, saat menjabat sebagai Wali Kota Kupang periode 2012-2017, Jonas Salean mengeluarkan Rekomendasi Wali Kota Kupang Nomor:Pem.034/001/ 2013, tanggal 2 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri, setelah diparaf oleh Ir. Thomas Jansen Gah selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang.

Kemudian pada hari yang sama, Jonas mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekda Kota Kupang Ir. Thomas Ga, kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Wali Kota Kupang, dimana letak tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean terletak di atas tanah milik Pemkab Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.

Untuk diketahui, sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset Pemda Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mulai bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Jumat (31/5/2024).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan itu dipimpin oleh Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, SH.

Sementara, tim Jaksa Penuntut Umum terdiri atas Jermias Penna, SH., Mourest Ariyanto Kolobani, SH.,MH., dan Advan Ismail Fahmi, SH.

Di hari yang sama pula, dalam sidang berbeda, JPU juga membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Petrus Krisin. (bet)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Mengupas Perjalanan Kajati NTT Zet Tadung Allo, Penugasan Pertama di Kejari Kupang, 9 Tahun di KPK, 3 Kali Wakajati

Published

on

Kajati NTT Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Lidik Dugaan Korupsi Tanah Kemenkumham, Diduga Dijual Yonas Konay Seharga Rp 2 Miliar

Published

on

Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT, Salesius Guntur, SH.
Continue Reading

HUKRIM

Lantik Wakajati Baru, Ini Pesan Penting Kajati NTT Zet Tadung Allo

Published

on

Kajati NTT, Zet Tadung Allo, SH., MH., menyalami Wakajati NTT yang baru, N. Rahmat R., S.H., M.H., usai pelantikan di Aula Lopo Sasando pada Rabu (12/6/2024) siang.
Continue Reading