Pj. Gubernur NTT Dukung Program Diskopnakertrans untuk Kemajuan Koperasi dan Penanganan TPPO

KUPANG, PENATIMOR – Tantangan pengelolaan perkoperasian dan berbagai masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin mendapatkan dorongan positif dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Penjabat Gubernur, Ayodhya Kalake.

Meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana untuk menjalankan berbagai program unggulan, NTT, yang pernah dinobatkan sebagai “Provinsi Koperasi,” kini semakin menatap masa depan yang lebih cerah.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, Sylvia Peku Djawang yang kini ditunjuk sebagai Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi NTT, dianggap memiliki kapabilitas dan kompetensi yang sangat dibutuhkan.

Dalam wawancaranya pada Selasa (19/12/2023), Sylvia memaparkan berbagai aspek terkait instansi yang dipimpinnya, termasuk dukungan yang luar biasa yang diterima dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodia Kalake.

Sylvia menjelaskan bahwa Ayodhia Kalake secara khusus memperhatikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan memberikan dukungan penuh untuk penanganan masalah ini secara lintas sektor.

“Pak Penjabat (Ayodhia Kalake) sangat mendukung penanganan TPPO secara lintas sektor. Beliau memandang masalah ketenagakerjaan sebagai suatu pekerjaan kemanusiaan dan mengajak kita untuk sepenuh hati mengurusnya, walaupun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Dukungan Pak Penjabat tidak hanya sebagai pengakuan, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi kami,” ungkap Sylvia.

Komitmen serius Ayodhia Kalake terhadap isu perdagangan manusia juga terlihat jelas ketika beliau menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia “Kawan PMI” di Hotel Aston Kupang pada Selasa (19/9/2023).

Pada kesempatan itu, Ayodhia Kalake tidak hanya memberikan apresiasi atas terbentuknya komunitas tersebut, tetapi juga menggarisbawahi peran strategis Kawan PMI sebagai mitra pemerintah yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai manfaat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjalani prosedur dan berkompeten.

Sylvia juga menyoroti dukungan Ayodhia Kalake terhadap digitalisasi dalam pembukuan koperasi.

“Sebanyak 600-an koperasi di NTT telah berhasil mengimplementasikan sistem digital. Langkah ini bukan hanya sebagai inovasi, tetapi juga sebagai terobosan positif untuk pengawasan, seperti pemantauan Non Performing Loan (NPL) atau kredit kategori kurang lancar. Upaya ini mendapatkan dukungan penuh dari Pak Penjabat,” tambah Sylvia.

Menanggapi keberadaan koperasi di NTT, Ayodia Kalake menegaskan peran besar koperasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Dia menyatakan bahwa melalui koperasi, masyarakat miskin dapat menopang usaha yang mereka tekuni, menciptakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh banyak orang.

Oleh karena itu, Ayodia Kalake menekankan pentingnya terus mendukung dan memajukan keberadaan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan sektor koperasi di NTT akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi masyarakat setempat. (*/bet)