Respon Polemik Soal Jam Masuk Sekolah SMA/SMK, Ini Lima Keputusan Pemprov NTT

KUPANG, PENATIMOR – Kebijakan uji coba jam masuk sekolah untuk SMAN/SMKN di Provinsi NTT menimbulkan kontroversi, perdebatan dan polemik di masyarakat.

Terhadap persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi, S.Pd,.M.Pd., pun angkat bicara.

Menurut Linus, kebijakan ini berdasarkan masukan para pengawas kepada gubernur dan kepala sekolah.

Dia jelaskan, pada hasil sharing pendapat dan rekam jejak akademik, maka diberlakukan jam belajar tambahan.

Kebijakan ini disepakati bersama para kepala sekolah SMA dan SMK se-NTT melalui penandatanganan perjanjian kinerja pada Jumat (24/2/2023).

“Pemprov NTT memutuskan, Pertama, jam masuk sekolah pukul 05.00 Wita digeser menjadi pukul 05.30 Wita bagi siswa kelas XII tingkat SMA/SMK pada sepuluh sekolah yaitu, SMAN 1 Kupang, SMAN 6 Kupang, SMAN 2 Kupang, SMAN 3 Kupang, SMAN 5 Kupang, SMKN 5 Kupang, SMKN 4 Kupang, SMKN 3 Kupang, SMKN 2 Kupang dan SMKN 1 Kupang, hingga dilaksanakan seleksi yang menyisakan dua sekolah unggulan,” kata Linus Lusi yang didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Prisila Q. Parera dalam jumpa pers di lobi Gedung Sasando, Selasa (28/2/2023) sore.

Kedua, lanjut Linus, Pemprov NTT berkerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Uiversitas Brawijaya, Universitas Hassanudin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Timor dan Universitas-universitas swasta lainnya yang ada di Provinsi NTT untuk melakukan bimbingan bagi siswa.

Ketiga, menyiapkan siswa untuk bisa bersekolah dalam ikatan kedinasan TNI, Polri.

Keempat, akan dilaksanakan evaluasi secara terus menerus dengan melibatkan para akademisi, praktisi pendidikan serta tokoh agama.

Kelima, Pemprov NTT akan mengatur lebih lanjut segala kebijakan terkait dengan uji coba jam masuk sekolah untuk SMAN/SMKN di Provinsi NTT.

Lebih lanjut, Linus Lusi mengungkapkan kebijakan-kebijakan ini untuk menciptakan generasi berintelektual dan berkarakter unggul.

Di samping itu, Pemprov NTT akan berkoordinasi secara terpadu dengan stakeholder agar terciptanya aspek keamanan, ketertiban, layanan transportasi dan penyiapan infrastruktur sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada saat membawakan sambutan dalam Pembukaan Persidangan Majelis Sinode GMIT ke-50 di Aula GMIT Centre Kupang pada hari yang sama, menyampaikan bahwa kebijakan perubahan jam sekolah merupakan salah satu desain untuk membentuk, melatih, serta memberikan pengajaran dan pendampingan siswa agar mempersiapkan diri dengan baik untuk nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke kampus atau perguruan tinggi unggul.

“Dalam rapat saya bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK beberapa waktu lalu, kita dorong agar ada desain baru bagi pendidikan dengan memberikan peningkatan disiplin serta pengembangan pola pengajaran serta pembelajaran juga dengan pendampingan siswa agar mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya,” kata Gubernur.

Menurut gubernur, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah yang sudah menjalankan kebijakan ini yaitu SMAN 6 Kupang.

Alokasi anggaran sebesar 50% dari APBD NTT ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT harus dioptimalkan untuk serius membangun pendidikan, dalam mencetak generasi unggul.

Harapannya, ada sekolah dari Provinsi NTT yang bisa masuk 200 sekolah terbaik secara nasional.

“Terkait keamanan nanti kita koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk bantu. Di sisi lain juga ada yang tidak menyetujui kebijakan ini. Namun kita lihat bahwa matahari di NTT itu terbit pukul 05.48 dan menurut filosofi untuk langkah awal seseorang agar mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk beraktivitas,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, dalam kebijakan dan berbagai perubahan ataupun terobosan apapun tentu tidak lepas dari polemik serta pro dan kontra.

Namun semuanya dilakukan untuk peningkatan kemajuan pendidikan NTT agar dapat bersaing dalam mencetak generasi unggul. (wil)