Anita Gah Desak Pemprov NTT Segera Buka Formasi P3K

KUPANG, PENATIMOR – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah mendesak Pemprov NTT segera membuka formasi sebesar-besarnya, khususnya formasi PPPK (P3K), dan mengangkat guru honorer di NTT.

Desakan ini disampaikan Anita Gah saat beraudiens dengan Plt. Sekda NTT Yohana Lisapaly, Kaban Keuangan Zakarias Moruk, dan Kadis Pendidikan NTT Linus Lusi di ruang kerja Sekda NTT, Jumat (3/3/2023) petang.

“Sebagai wakil rakyat di pusat, saya mendesak Pemprov NTT untuk membuka formasi guru PPPK di NTT sebesar-besarnya,” tegas legislatif Partai Demokrat asal Dapil NTT 2 itu.

Hal ini menurut Anita, karena sejak tahun 2022, Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT, tidak membuka formasi bagi guru honorer.

Padahal pemerintah pusat telah membuka kuota sebanyak 1 juta untuk guru P3K. Namun, Pemprov NTT tidak membuka formasi untuk 1.300 lebih guru honorer yang telah lulus passing grade tahun 2021.

“Kuota yang dibuka pemerintah pusat ada 1 juta untuk P3K, sehingga sampai sekarang selalu terisi terus oleh provinsi lain. Sebagai wakil rakyat dari NTT, saya telah perjuangkan anggaran untuk 1 juta guru honorer, tapi kalau terisi oleh provinsi lain, bagaimana kita di NTT,” tandas Anita Gah.

Selaku wakil rakyat yang duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, Anita mengaku merasa rugi atas hal tersebut. Pasalnya, anggaran yang diperjuangkan di Komisi X tidak dapat dimanfaatkan secara baik di NTT.

“Saya merasa rugi, karena kita perjuangkan anggaran di tingkat pusat untuk kuota 1 juta guru honorer, tetapi di Provinsi NTT tidak membuka formasi, sedangkan kita tahu bahwa di NTT kurang guru. Bahkan di tahun 2021, formasi yang dibuka oleh Menpan-RB, hampir 8.000 untuk NTT, dengan anggarannya Rp157 miliar,” ungkap Anita.

“Sedangkan dari Dinas Pendidikan sendiri baru 3.000 honorer yang telah diangkat menjadi guru P3K, dan masih tersisa 1.300 honorer untuk Provinsi NTT,” lanjut dia.

Anita melanjutkan, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI, guru honorer di tahun 2021 itu harusnya diangkat pada Januari 2022, namun tidak diangkat. “Baru diangkat pada bulan Juni dan Desember 2022, itupun bertahap,” sebut Anita.

Anita mengaku sudah pernah menanyakan kepada Menteri Pendidikan mengenai anggaran untuk pengangkatan 1 juta honorer, dan menteri saat itu menyatakan anggaran tersebut ada.

Terkait dengan anggaran untuk P3K, sesuai aturan Menteri Keuangan tidak dibolehkan digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan lain. “Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, itu DAU untuk P3K spesifik diperuntukkan kepada guru honorer. Tidak bisa digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan yang lain,” jelas Anita.

Harapannya, Pemprov NTT melalui Dinas Dikbud segera membuka formasi untuk guru P3K di NTT. “Anggarannya dari pemerintah pusat, sehingga usulan saya cuma satu yaitu buka formasi di NTT sebanyak-banyaknya. Untuk urusan gajinya dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara, Plt. Sekda NTT Yohana Lisapaly, mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya mengetahui bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 segera membuka formasi P3K. “Kami akan bersama-sama dengan teman-teman semua, dan saling berkoordinasi, untuk selanjutnya akan menentukan sikap terkait dengan hal ini,” sebut Plt. Sekda NTT. (wil)