Optimis Penuhi Modal Inti Bank NTT, Pemprov Siap Lakukan Berbagai Teknik

KUPANG, PENATIMOR – Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen melakukan berbagai teknik guna memenuhi modal inti minimum Bank NTT senilai Rp3 triliun.

Komitmen Pemprov NTT ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Dr Josef Nae Soi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTT dalam rangka Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 dan Pembukaan Masa Sidang II Tahun sidang 2022-2023, Selasa (31/1/2023).

Meski enggan menjelaskan lebih terkait apa saja teknik yang akan dilakukan, namun Wagub mengaku Pemprov sangat optimistis dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut.

“Kita harus optimis. Catatan yang diberikan DPRD kepada Bank NTT merupakan refleksi kritis dari mitra,” kata Wagub sebagaimana dikutip dari kupang.tribunnews.com.

Refleksi kristis dari DPRD sebagai mitra itu menurut Wagub sangat penting agar Pemprov dapat melakukan berbagai upaya strategis untuk memenuhi modal inti Bank NTT.

Menurut Wagub, menurunnya deviden dari Bank NTT bagi Pemprov NTT disebabkan karena Covid-19, sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk bank.

“Waktu Covid tidak ada pertumbuhan ekonomi, termasuk di bank. Jika Covid sudah hilang, lalu deviden turun, pemerintah tidak boleh angkat tangan,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Nomleni, dalam pidatonya saat Pembukaan Masa Sidang II Tahun sidang 2022-2023, meminta Bank NTT untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham untuk pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun di akhir tahun 2024 untuk menjadi bank devisa.

“DPRD mengingatkan Bank NTT untuk mengelola bank dengan sungguh dan hati-hati,” ujar Emy.

Ia mengatakan bahwa Bank NTT sampai pada Desember 2022 mendapat penghargaan sebagai bank yang sehat. Namun di tengah penghargaan yang diterima, lembaga ini juga terus digerus dengan berbagai informasi di media tentang penggunaan-penggunaan anggaran maupun juga mekanisme dan sistem bank yang tidak sesuai.

“Termasuk pertanyaan mengapa deviden kepada pemerintah provinsi NTT menurun jauh,” kata Emy.

Menurutnya hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan serta dapat mengganggu kinerja dan dapat menimbulkan gangguan bagi kinerja bank itu sendiri. (yon)