BPKP dan Kepala Daerah di NTT Kawal PDN dan Dana Desa

KUPANG, PENATIMOR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi NTT bersama seluruh kepala daerah diminta mengawal laporan keuangan terkait Produksi Dalam Negeri (PDN) dan pengelolaan Dana Desa.

Hal ini merupakan harapan Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo.

Kepala BPKP Wilayah NTT, Sofyan Antonius, mengatakan hal ini pada perayaan HUT ke-39 BPKP di Kantor BPKP Perwakilan NTT, Kupang, Senin (30/5/2022).

“Untuk mewujudkan harapan dari bapak Presiden, kita sudah berkoordinasi dengan semua steakholder yang terkait. Semua harus mengambil bagian sebagai pengontrol dalam produksi dalam negeri maupun pengelolaan dana desa,” kata Sofyan.

Bukan hanya para kepala daerah, akan tetapi semua elemen harus bersama untuk mengontrol pengelolaannya.

“Salah satunya Dana Desa, yang mana angarannya besar, sehingga kepala daerah harus terlibat aktif untuk mengawasi pengelolaannya agar tepat sasaran untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan di desa,” jelas dia.

Menurut Sofyan, BPKP akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) pada bulan Juni 2022, yang akan mengundang Gubernur, Bupati, Wali Kota serta dengan Inspektorat.
Rakor ini dengan agenda penandatanganan komitmen agar bersama-sama mengawal laporan keuangan produksi dalam negeri dan pengelolaan dana desa.

Dengan penandatanganan komitmen, setiap kepala daerah mempunyai komitmen untuk mengawal semua itu agar dapat tercapai sesuai tujuannya.

“Dengan perayaan HUT ke-39 BPKP, harapan saya tentu sesuai dengan arahan Kepala BPKP RI. Pegawai BPKP harus bekerja lebih baik, agar dapat mendukung program prioritas pemerintah hingga tingkat daerah dengan baik,” sebut Sofyan Antonius. (wil)