Kabupaten Kupang, TTS dan TTU Jadi Beban Pemprov NTT

Kupang, penatimor.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) kembali melecutkan narasi yang mengejutkan.

“Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yakni tentang angka stunting dan kemiskinan. Kalau dilihat secara statistik maka Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ini harus diterapi secara serius,” ungkap Gubernur VBL di depan peserta apel di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari Kupang, Senin (17/2/2020).

Seperti diketahui Gubernur VBL pekan kemarin melaksanakan kunker di daratan Timor yang dimulai dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS dan berakhir di Amfoang Selatan Kabupaten Kupang.

Banyak hal yang telah ditemukan dan dicarikan solusinya agar masyarakat terbebas dari lilitan permasalahan antara lain stunting dan angka kemiskinan.

Karena itu, Gubernur VBL berharap agar pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT serius dalam mengurus stunting dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU.

“Saya minta pimpinan OPD serius urus stunting dan kemiskinan. Karena NTT termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kalau tiga kabupaten ini diterapi dengan baik maka akan berdampak terhadap provinsi,” tandas Gubernur.

Gubernur mengkritik angaran rapat yang sangat tinggi tetapi belum menunjukkan hasil yang baik.

“Biaya rapatnya banyak. Tapi rapat harus kerja. Rapat harus di lapangan. Saya minta pak Sekda serius urus (stunting dan kemiskinan) ini,” pinta mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI.

Pada bagian lain Gubernur VBL juga mengaku, belum melihat keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengurus kelor.

“Belum ada satu kabupaten yang serius urus kelor. Lahannya di mana? Saya instruksikan agar setiap kabupaten siapkan 1000 hektare dan setiap rumah tangga minimal lima pohon. Ini harus jadi gerakan bersama,” tegas Gubernur sembari menambahkan, “Saya diminta 1 ton kelor dari Jakarta tapi tidak tersedia.”
Soal benih ? Gubernur VBL berharap agar diberikan secara gratis kepada rakyat.

“Untuk rakyat dikasih gratis. Benih jangan buat PAD. Sedangkan kalau untuk pengusaha, ya mereka harus beli. Kadis Pertanian, kalau tidak bisa dipanen kelornya maka kamu istirahat saja,” ucap Gubernur.

Di tempat yang sama, penyuluh pertanian Bone Rangga, S.Sos mendukung tekad Gubernur VBL dalam mengurus dan menggiatkan budidaya kelor di Provinsi NTT.

“Kami penyuluh sangat mendukung tekad dan semangat kerja bapak gubernur khususnya terkait dengan kelor. Hanya perlu diketahui bahwa setiap lahan kelor yang ingin dipanen diperlukan mesin pengiring. Karena secara teknis, kelor itu tidak boleh lebih dari empat jam untuk dikeringkan setelah dipanen,” tandas Bone Rangga dan menambahkan, “Harga mesin pengering kelor Rp 75 juta dan menyerap 15 tenaga kerja setiap 1 hektar lahan kelor.” (*/ani)