Connect with us

UTAMA

Kendaraan Bermotor di NTT Dapat Keringanan Pajak

Published

on

Rizhard Noldy A. Sanam, SE.

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan kebijakan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemberlakuan kebijakan ini ditetapkan sejak tanggal 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019 di seluruh kantor bersama Samsat yang ada di wilayah Provinsi NTT.

Hal ini tertuang dalam surat nomor BPAD.P1.2/000.005/1103/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditanda tangani Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT Kosmas D. Lana, SH., MSi.

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Rizhard Noldy A. Sanam, SE., saat dikonfirmasi kemarin di kantornya membenarkan hal tersebut.

Kebijakan ini sebagai tindak lanjut kebijakan gubernur NTT melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 tahun 2019 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dna bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang merupakan implementasi Perda Provinsi NTT nomor 2 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Dalam surat kebijakan tersebut ada sejumlah point.

Pertama, kebijakan pemberian keringanan PKB sejalan dengan kebijakan pengampunan pajak oleh pemerintah pusat melalui UU Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak untuk mendata kembali potensi pajak yang selama ini tidak terlaporkan atau tertunggak.

“Pemberian keringanan pajak adalah salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan dari sektor PKB, membantu meringankan beban masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar PKB yang tertunggak,” tandasnya.

Kebijakan pemberian keringan PKB meliputi pemberian keringanan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB yang sasarannya diberikan kepada seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Provinsi NTT.

Untuk pelaksanaannya melibatkan Dit Lantas Polda NTT, PT Jasa Raharja (Persero) cabang NTT serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut yakni pemberian keringanan PKB maka perlu dukungan PT Jasa Raharja (Persero) agar dapat memberikan penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLU) mengikuti pemberian keringanan PKB dan Dir Lantas Polda NTT juga diharapkan memberikan kebijakan kemudahan syarat-syarat administrasi pendaftaran kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur NTT tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB dilakukan secara serentak pada kantor bersama Samsat di kabupaten/kota se provinsi NTT sejak tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019.

Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan moment tersebut sehingga kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat bisa terdata dan membayar pajak kendaraan. (mel)

Advertisement


Loading...

KOTA KUPANG

Jadi Caleg Fenomenal di Dapil Maulafa yang Ungguli Petahana, Neda Lalay: Terima Kasih Maulafa!

Published

on

Neda Ridla Lalay, SH.
Continue Reading

HUKRIM

Pengadilan Tinggi Kupang Kabulkan Banding Bank NTT dalam Sengketa Melawan Mantan Dirut

Published

on

Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga, SH., didampingi Kasubdiv Humas Bank NTT Inggrid Manongga menyampaikan keterangan pers pada Senin (26/2/2024). (Foto: Wily Makani)
Continue Reading

HUKRIM

SADIS! 4 Siswi SD Dinodai Wali Kelas Saat Jam Sekolah, di Ruang Kelas dan Perpustakaan, 3 Hari Berturut-turut

Published

on

Ilustrasi siswi SD. (net)
Continue Reading