Connect with us

UTAMA

Perlu Kebijakan Penetapan Harga Minimum Komoditas agar Petani Tidak Merugi

Published

on

Patris Lali Wolo

Kupang, Penatimor.com – Pemerintah harus mencari solusi menyikapi pasca panen padi, jagung dan kedelai (Pajale) serta bawang agar harga jual pada puncak musim panen tetap tinggi sebagai bentuk keberpihakan kepada petani.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (20/5/2019).

Menurut Patris, pemerintah melalui program upaya khusus (Upsus) pajale dan bawang, menggelontorkan anggaran yang cukup besar, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Karena tidak ada intervensi dari pemerintah, harga jual pajale pun sangat kecil. Petani terpaksa tunduk pada hukum pasar, yakni ketika puncak musim panen atau produksinya banyak, harga komoditas turun.

“Butuh kebijakan pemerintah seperti penetapan harga minimum komoditas agar petani tidak merugi karena harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi,” kata Patris.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, solusi lain yang bisa diambil adalah pemerintah membeli pada musim panen dan menyimpannya di gudang untuk dijual kembali setelah tidak lagi musim panen. Sebenarnya langkah ini tidak terlalu sulit karena pemerintah provinsi memiliki UPT Perbenihan dengan gudang yang besar. Prinsipnya, pemerintah harus mengoptimalkan sarana prasarana yang ada sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani.

“Pemerintah harus punya resi gudang yang cukup sebagai tempat penyimpanan komoditas pertanian yang layak, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi setelah melewati puncak musim panen,” tandas Patris.

Pada kesempatan itu dia secara khusus mengkritisi soal neraca perdagangan jagung. Sungguh sangat ironis, produksi jagung sangat tinggi, tapi dalam neraca perdagangan tidak pernah dijual ke daerah lain. Misalkan pada musim tanam 2017 yang dipanen pada Mei 2018 ini, produksi jagung kurang lebih 807.000 ton.  Jumlah ini diyakini semuanya tidak dikonsumsi masyarakat NTT. Kalaupun sebagiannya untuk pakan ternak, itupun masih sisa.

“Kita minta pemerintah transparan untuk menyampaikan data produksi secara riil agar bisa diketahui penyerapan jagung, baik untuk konsumsi maupun pakan ternak,” papar Patris.

Patris menambahkan, produksi jagung sangat tinggi tapi masih didatangkan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT akan jagung. Sehingga patut dipertanyakan data yang disampaikan pemerintah soal total produksi jagung selama ini. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Jadi Caleg Fenomenal di Dapil Maulafa yang Ungguli Petahana, Neda Lalay: Terima Kasih Maulafa!

Published

on

Neda Ridla Lalay, SH.
Continue Reading

HUKRIM

Pengadilan Tinggi Kupang Kabulkan Banding Bank NTT dalam Sengketa Melawan Mantan Dirut

Published

on

Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga, SH., didampingi Kasubdiv Humas Bank NTT Inggrid Manongga menyampaikan keterangan pers pada Senin (26/2/2024). (Foto: Wily Makani)
Continue Reading

HUKRIM

SADIS! 4 Siswi SD Dinodai Wali Kelas Saat Jam Sekolah, di Ruang Kelas dan Perpustakaan, 3 Hari Berturut-turut

Published

on

Ilustrasi siswi SD. (net)
Continue Reading