UTAMA
Usut Kasus Parkir Dishub, DPRD Kota Kupang Bakal Bentuk Pansus

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan penyimpangan anggaran parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang terus menjadi perhatian serius DPRD Kota Kupang.
Kali ini, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kupang Nitanel Pandie angkat bicara.
Nitanel Pandie meminta agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk membantu menyelesaikan kasus Dinas Perhubungan tersebut.
Menurutnya, ada benang kusut di Dinas Perhubungan yang harus diluruskan, karena itu perlu adanya tim khusus yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut dan akhirnya banyak yang menjadi korban.
“Karena sejak awal, dalam visi misi Wali Kota sudah dijelaskan bahwa akan ada penataan dan menuju ke parkir yang lebih efisien dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Nitanel saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Kupang, Senin (15/4).
Menurut Nitanel, ada benang kusut di Dinas Perhubungan, sehingga dikhawatirkan masalah ini menjadi penyebab kurangnya PAD yang diperoleh dari parkir dan tidak mencapai target.
“Jadi seperti ada dualisme, ada pengelola parkir yang membayar di Bank NTT, ada juga yang membayar langsung di Dinas Perhubungan. Jika sistemnya seperti ini, maka tentunya akan berpengaruh dengan PAD. Jangan sampai ada orang luar yang bermain, lalu menyebabkan kekacauan ini,” katanya.
Selain itu, lanjut Nitanel, beberapa waktu lalu DPRD sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan pengelola parkir. Namun sampai saat ini, belum ada satupun rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti sampai sekarang.
“Jadi saya akan usulkan agar segera dibentuk Pansus seusai momen politik. Jadi Pansus ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi untuk membantu pemerintah agar masalah ini cepat selesai, karena ini akan berdampak pada jalannya tugas Dinas Perhubungan,” katanya.
Dia mengaku, sekarang ini banyak lahan parkir yang tidak tertata secara baik, karena banyak lahan yang tidak lagi dikelola oleh orang-orang yang namanya tercantum sebagai pengelola, akhirnya ada tumpang tindih pengelolaan parkir.
“Saya berharap jangan sampai masalah ini berlarut dan akhirnya membuat daerah rugi. Cari siapa yang menyebabkan semua ini dan tindak secara tegas,” tutup Nitanel Pandie. (R1)
