Kupang, penatimor.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menjatuhkan vonis penjara kepada terdakwa perkara dugaan korupsi dana hibah Panwaslu Kota Kupang Tahun 2017, Kamis (11/4).

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 864.319.294 dalam kasus dana Pengawasan Pilkada Kota Kupang tahun anggaran 2016-2017.

Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa dalam kasus korupsi tersebut yakni Jance Junike Kaborang alias Ance dan Berenadimus Adelbertus Lopo dijatuhi hujuman penjara 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) dan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 356.008.775 dengan subsider 1 bulan penjara.

Barang bukti yang disita jaksa berupa 1 unit mobil dengan nomor polisi DH 1859 AY dikembalikan kepada Thomas Lopo sebagai pemilik yang sah.

Putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang Christopel Malaka dan Januar Bolitobi yang menuntut terdakwa Ance dengan tuntutan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 1 tahun kurungan penjara.

Sidang pembacaan putusan tersebut yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fransiska Dari Paula Nino, didampingi anggota Ibnu Kholik dan Gustaf Marpaung, dimana dilakukan terpisah.

Sebelumnya, dalam surat tuntutan JPU, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam sidang putusan tersebut, terdakwa Jance Junike Kaborang alias Ance hadir tanpa didampingi kuasa hukumnya.

Sementara terdakwa Berenadimus Adelbertus Lopo didampinggi Luis Balun selaku penasihat hukumnya.

Sidang dihadiri oleh keluarga dari kedua terdakwa. Usai mendengar putusan tersebut terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. (R1)