Kupang, penatimor.com – Satu lagi jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang lowong, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang sebelumnya dijabat Thomas Balukh.

Thomas Balukh mengakhiri pengabdiannya sebagai PNS pada 1 April 2019.

Pensiunnya Thomas Balukh ini juga menambah jumlah jabatan eselon II yang kosong di lingkup Pemkot Kupang.

Jabatan eselon II yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas, yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Harapan (KBKS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Perhubungan dan satu jabatan eselon IIB Sekda Kota Kupang.

Bertambahnya jumlah jabatan eselon II yang kosong ini tentunya berpengaruh pada kinerja dan jalannya birokrasi di Pemkot Kupang.

Upaya pemerintah pun sudah dilakukan, dengan mengirimkan surat kepada Gubernur NTT untuk menunjuk tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk seleksi jabatan eselon II.

Tim pansel sudah terbentuk yang diketuai oleh Asisten III Setda Provinsi NTT, Wakil Ketua Johanna Lisapaly, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi NTT.

Sementara dari akademisi adalah Prof. Allo Liliweri, Dr. David Pandie, dan dari profesional ditunjuk Pius Tibuludji.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, belum lama ini, mengatakan, sampai sekarang belum dilakukan seleksi pengisian jabatan eselon II maupun seleksi Sekda karena masih ada beberapa hal penting yang dilakukan.

“Saat ini pemerintah masih sibuk dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, sehingga masih dibutuhkan waktu. Pasalnya, pesta politik ini harus didukung dan disukseskan oleh pemerintah daerah juga,” kata Ade.

Dia melanjutkan, selain pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Pemkot Kupang juga sementara disibukan dengan perayaan hari ulang tahun Kota Kupang pada 25 April mendatang, sehingga masih menyita waktu dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

“Selain itu, ada keinginan Wali Kota untuk melakukan mutasi eselon II, III dan IV, sebelum dilakukannya seleksi pengisian jabatan eselon II, maka tentunya kami membutuhkan persiapan yang matang, karena banyak jabatan yang akan diroling dan diisi,” ujarnya.

Sementara untuk seleksi pengisian jabatan Sekda, lanjut Ade, akan dilaksanakan bersamaan dengan seleksi jabatan eselon II, dan sampai saat ini, jabatan Sekda masih dijabat oleh Penjabat Sekda Yos Rera Beka, yang akan menjabat sampai ada pejabat definitif.

“Karena itu, ditargetkan semua pelaksanaan seleksi dan mutasi akan digelar selesai Pileg dan Pilpres dan juga perayaan HUT Kota, yaitu pada awal Mei mendatang,” kata Ade.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang Adrianus Talli, mengatakan, pemerintah seharusnya sudah berpikir untuk mendapatkan Sekda definitif, bahkan sebelum masa pensiun Sekda yang lama.

“Sekarang ini terkesan pemerintah sangat lamban dalam menata birokrasi pemerintahan. Sudah ada 10 jabatan yang kosong dan sekarang Pemerintahan Kota Kupang tidak berjalan maksimal,” kata Adrianus

Dia juga mengkritisi, bagaimana bisa, satu orang menjalankan dua peran di dua dinas yang berbeda.

Tentunya tidak akan berjalan maksimal, karena itu, DPRD selalu mendorong agar pemerintah segera memproses pengisian jabatan yang kosong sesegera mungkin.

“Jika memang sudah direncanakan untuk dilakukan pada Mei mendatang, maka diharapkan agar Mei sudah tuntas, tidak ada lagi jabatan yang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas,” jelasnya.

Adi berharap, jika Mei sudah diproses, maka diharapkan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan perencanaan kerja minimal pada perubahan anggaran.

“Saya sangat mendukung tim pansel yang sudah terbentuk untuk bekerja secara maksimal untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di jabatan yang dipercayakan kepadanya,” ujarnya.

Sementara untuk mutasi eselon II, III dan IV, Adrianus Talli mengaku tidak setuju dengan pelaksanaan mutasi sebelum dilaksanakannya pengisian jabatan eselon II, karena mutasi eselon II yang beberapa waktu lalu dilakukan dianggap tidak menyelesaikan persoalan.

“Kami menyetujui anggaran Rp 200 juta untuk pansel dan assesor, karena kami berpikir bahwa akan ada penataan yang baik, ternyata hanya rolling saja dan masih menyisahkan masalah yaitu masih banyaknya jabatan yang kosong,” kata legislatif asal PDI Perjuangan ini.

Menurut Adrianus Talli, jika pemerintah melakukan mutasi eselon III dan IV baru melakukan seleksi pengisian jabatan kosong, maka akan ada persoalan baru.

“Jadi jika mutasi dilakukan lalu seleksi pengisian jabatan eselon II, maka tentunya akan ada jabatan-jabatan baru yang kosong. Misalnya, pemerintah sudah melalukan mutasi eselon III dan IV, selanjutnya seleksi jabatan eselon II, tentunya yang ikut seleksi ini adalah eselon III, maka akan ada jabatan-jabatan eselon III yang kosong,” terangnya.

Sehingga diharapkan, agar pemerintah dapat memikirkannya secara baik.

Dia menyarankan pemerintah agar seleksi pengisian jabatan eselon II dilakukan, selanjutnya melakukan mutasi eselon III dan IV yang kosong, dengan begini tidak akan ada jabatan kosong yang baru.

“Kami mengharapkan agar pemerintah melakukan yang terbaik, demi terwujudkan birokrasi pemerintahan yang berkualitas. Untuk pelayanan yang berkualitas, tentunya sangat dibutuhkan birokrasi yang baik juga,” tutup Adrianus Talli. (R1)