Kupang, penatimor.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang mengaku akan bertanggung jawab dengan dipangkasnya beberapa pohon cemara yang ada di area Koridor V Bundaran Tirosa.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas PUPR Kota Kupang Herold Devi Loak, saat diwawancarai, Minggu (17/2).

Devi mengaku, ada kesalahan koordinasi atau kurangnya komunikasi, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana proyek, dimana PPK menginstruksikan untuk memangkas dahan pohon yang melebar sampai ke jalan, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan instruksi yang disampaikan.

“Kami mengaku ada kesalahan dan miskomunikasi sehingga akhirnya beberapa pohon akhirnya dipotong. Saya minta maaf dan berjanji akan bertanggungjawab dengan menata kembali, menanam pohon baru seperti tuak putih, bismarkia dan tanaman lainnya,” ujarnya.

Devi mengaku, saat ini kontraktor tengah berupaya untuk menanam dan memelihara kembali pohon lain, karena sudah terlanjur dipotong maka tentunya harus diganti.

“Kami siap untuk bertanggungjawab dan dalam waktu dekat akan mulai menanam. Memang akan membutuhkan waktu untuk tumbuh, semua itu proses yang normal jika ingin melakukan penataan di sebuah kota,” ujarnya.

Menurut Devi, bagian atau lahan yang dipotong tersebut memang masuk dalam koridor V dan akan ditata, tetapi tidak dipotong namun hanya dirapikan saja. Namun ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan instruksi yang disampaikan.

“Saya benar-benar minta maaf dan akan bertanggungjawab, saya janji akan menata kembali menjadi lebih baik, ” ujarnya.

Sementara itu, Johni Kiuk, mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dikerjakan. Pohon-pohon itu berfungsi sebagai perindang yang berfungsi sebagai pertukaran udara, oksigen dan membuang karbon.

“Jadi jika pemerintah mengaku akan bertanggungjawab maka tentunya harus dicari pohon yang dapat mengganti fungsi pohon tersebut yaitu sebagai perindang dan menyerap oksigen serta membuang karbon,” ujarnya.

Menurut Johni, pohon yang sudah ditanam dan dirawat puluhan tahun akhirnya dipotong hanya karena komunikasi yang tidak berjalan secara baik.

Tentu hal ini sangat memprihatinkan, dimana pohon dan lingkungan menjadi terancan. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak lagi menebang pohon secara sepihak, tetapi harus dilihat dari asas manfaat dan kajian lainnya. (R1)