Komisioner KPU NTT Periode 2019-2024 Gelar Apel dan Rapat Perdana

Kupang, Penatimor.com – Setelah pelantikan pada tanggal 8 Februari 2019 di Jakarta, hari ini 11 Februari 2019 para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih untuk periode 2019-2023, menggelar rapat perdana.

Rapat perdana tersebut sebelumnya diawali dengan apel pagi di halaman kantor itu dan dipimpin Ketua KPU NTT, Thomas Dohu. Agenda rapat perdana ini adalah perkenalan komisioner dan sekretariat beserta jajarannya.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu dalam kata pembuka menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan oleh karena kembali dipercaya menjadi komisioner di KPU NTT.

Selanjutnya, Thomas menyampaikan pembagian divisi, di mana Yosafat Koli membawahi Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Lodowyk Fredik membawahi Divisi Teknis Pemilu, Jefri Galla membidangi Divisi Hukum dan Fransiskus Vincent Diaz membidangi Divisi Program dan Data.

Pada kesempatan itu, Thomas juga menginformasikan terkait komposisi Tim Pemeriksa Daerah yang terdiri dari dua komisioner yakni Yosafat Koli dan Jefri Galla.

Selanjutnya, komposisi koordinator wilayah (korwil) yang bertanggung jawab untuk kabupaten/kota terdiri dari Thomas Dohu, menjadi korwil untuk Kabupaten Ende, Sumba Tengah, Kabupaten Kupang dan Belu.

Sedangkan, Yosafat Koli menjadi korwil untuk Kabupaten Lembata, Sikka, Manggarai Barat, Timor Tengah Selatan, Ngada. Fransiskus V. Diaz menjadi korwil untuk Manggarai, Rote Ndao, Flores Timur dan Alor.

Sementara Jefri Gala, sebagai korwil untuk Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Manggarai Timur dan Malaka. Dan Lodowyk Fredik menjadi korwil untuk Kota Kupang, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Nagekeo.

Thomas menyampaikan, ada dua pola yang akan dibangun dalam melaksanakan tugas selama lima tahun ke depan yakni kolektif kolegial dan transparansi proses.

“Di samping dua pola utama tersebut aspek lain yang penting adalah soliditas dan koordinasi baik dengan mitra terdekat yakni sekretariat dan jajarannya, dengan hirarki di bawah yakni KPU Kabupaten/Kota, serta pihak eksternal seperti pemerintah dan media massa,” ujarnya.

Sekretaris KPU Provinsi NTT, Ubaldus Gogi berharap, tidak ada friksi antara komisioner dan sekretariat, para komisioner diminta memberi penghargaan yang layak bagi semua staf dan menjaga keharmonisan kerja.

“Ke depan, diharapkan semua tugas kelembagaan dapat berjalan secara terstandar dan terukur sehingga menghasilkan output atau hasil yang maksimal,” pungkas Ubaldus. (R2)