POLKAM
Pelayanan Terhadap Guru Honorer Belum Maksimal

Kupang, Penatimor.com – Walau pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sudah berlangsung dua tahun, tapi pelayanan terhadap para guru honorer belum maksimal dan nasib mereka pun masih terkatung- katung.
Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (3/12/2018).
Menurut Maxi, demikian Kasintus Ebu Tho biasa disapa, selain belum semua tenaga honorer dialihkan menjadi tenaga honorer provinsi, tapi pembayaran gaji mereka pun sangat memprihatinkan. Dimana pembayaran gaji sangat tidak lancar, bahkan mereka baru terima gaji tiga sampai enam bulan sekali.
Kondisi lebih memprihatinkan, lanjutnya, dialami oleh guru honor komite dan yayasan. Pembayaran gaji mereka sangat bergantung pada kemampuan keuangan yayasan atau komite.
“Para guru honorer sampaikan permasalahan yang dihadapi ketika saya melakukan public hearing tentang Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nagekeo pekan lalu,” kata Maxi.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka menyampaikan, nasib guru honor yang ada di kampung- kampung sangat memprihatinkan. Mereka meminta perhatian pemerintah secara serius terhadap keberadaan mereka, terutama menyangkut uang kesra. Karena itulah pendataan tentang guru honorer harus segera dituntaskan untuk menghasilkan satu data final.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT ini
berargumen, memang pemerintah sudah menyatakan komitmen untuk memberi perhatian terhadap guru honorer, tapi belum memberi perhatian terhadap para tenaga lainnya seperti pegawai tata usaha, satpam, dan tukang kebun. Padahal keberadaan mereka ini sangat memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah bersangkutan, termasuk para guru.
“Kita minta pemerintah juga memberi perhatian terhadap sejumlah tenaga lainnya yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk penyelenggaraan pendidikan,” pinta Maxi. (R2)
