Kupang, penatimor.com – Pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi tim fasilitator masyarakat program Pamsimas III Provinsi NTT dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 dan perencanaan tahun anggaran 2019.

Rapat koordinasi ini berlangsung di Hotel Aston Kupang, Rabu (28/11).

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai Rabu sampai Jumat (27-29/11).

Hadir Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi. Peserta yang mengikuti rakor merupakan tim fasilitator program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dari 21 kabupaten se-NTT.

Wagub Josef Nae Soi pada kesempatan itu, mengatakan, rapat ini sangat penting dan selama 15 tahun dirinya ada di DPR RI, masalah air minum sangat menjadi perhatian.

“Saya merasa bahwa kegiatan ini sangat penting, maka saya hadir di sini untuk mendukung program Pamsimas ini,” kata Josef.

Dia mengatakan, bagaimana pun juga rakyat harus diperhatikan, dimana kebutuhan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dan di tahun 2019 mendatang, diharapkan semua kebutuhan air minum dapat terpenuhi di NTT.

“Karena itu, tim fasilitator ini sangat penting, dimana kalian menjadi ujung tombak di desa, untuk membantu masyarakat yang ada di desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Josef, program Pemprov NTT adalah nol persen daerah kumuh di NTT, dan 100 persen kebutuhan air minum terpenuhi untuk semua masyarakat.

“Dalam profesi ini, perlu adanya sebuah refleksi diri, agar membangkitkan semangat kerja untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, Pamsimas didirikan bersamaan dengan lima elemen utama, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan di desa, dan peningkatakan perilaku higienis.

“Maksudnya adalah apakah semua perilaku higienis ini sudah diterapkan atau tidak. Contohnya, jika roti dibuang di lantai dan bisa diambil untuk dimakan, maka di situlah bisa dikatakan higienis,” katanya.

Selain itu kata Wagub Josef, pemenuhan atau penyediaan sarana kebutuhan air minum yang aman, bersih dan cukup.

Kehadiran pendamping atau koordinator pelaksana program sangat penting, sesuai dengan visi NTT Bangkit NTT Sejahtera. Yaitu sudah saatnya NTT bangkit dari semua keadaan, jangan lagi menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

“Hal ini menjadi pemicu agar kedepan NTT tidak boleh lagi juara dalam kemiskinan. Kita harus bangun berdiri dan berlari, tidak ada kata main-main lagi, semua harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Seharusnya kata Josef, NTT harus lebih sejahtera, karena kata Sejahtera dari Bung Karno, didapat di Ende NTT, dimana NTT menjadi Nusa Terindah Toleransi, tidak ada perbedaan, tetapi siapa yang berkompeten, maka akan dipakai.

“Rapat koordinasi ini merupakan media yang tepat untuk membahas semua capaian dan kendala yang dihadapi, untuk menjamin keberlanjutan program, mencari solusi bagi semua masalah yang dihadapi,” ungkapnya.

Diharapkan dari rapat ini dapat menemukan dan merumuskan rencana kerja yang dapat dijalankan di tahun-tajun mendatang, untuk keberlanjutan program ini.

“Teguh dalam iman Anda dan harus tahan dalam kesulitan, jadi Anda semua harus tahan dan terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi NTT Yulia Arfa, mengatakan, program Pamsimas mulai dilaksanakan pada tahun 2008, dengan jumlah desa dampingan sebanyak 1.504 desa dari 3.353 desa yang ada.

Maka masih ada desa yang perlu dan akan segera ditangani dengan berbagai sumber pembiayaan.

“Kami juga telah melakukan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menangani air minum dan lainnya menggunakan dana desa,” sebut Yulia Arfa.

Dia mengatakan, Pamsimas sudah tersebar di 21 kabupaten se-NTT dengan sumber pembiayaan APBD, dan adapun desa stunting yaitu Sabu Raijua, Manggarai Timur dan Timor Tengah Utara, yang terus menjadi perhatian Pemprov NTT.

Pemprov NTT kata dia, sangat memperhatikan masalah stunting ini, dengan program masing-masing keluarga wajib menanam 5 pohon kelor sebagai sumber sayuran bergizi yang dapat dikonsumsi bagi keluarga.

Di tahun 2019 kata dia, Pemprov akan membantu lagi 200an desa untuk melaksanakan program ini. Dengan fokus bagaimana melaksanakan dan menjamin keberlanjutan program ini. Sehingga jumlah desa yang tidak berfungsi dapat diminimalisir.

“Para fasilitator hendaknya memastikan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Yulia Arfa. (R1)