Kupang, Penatimor.com – Kebijakan investasi yang besar maupun pendekatan pembangunan infrastruktur yang massif perlu didukung dengan kajian yang mendalam terhadap potensi konflik yang bisa saja terjadi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (19/11/2018).

Menurut Winston, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019, pada sidang paripurna dewan, Senin(19/11/2018), secara khusus meminta pemerintah untuk secara serius memberikan perhatian pada upaya penanganan potensi konflik yang dapat saja muncul ditengah masyarakat.

“Baik potensi konflik horizontal antar masyarakat maupun potensi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah maupun para pemilik modal terkait pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya alam yang kita miliki,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, sejarah sudah mencatat bahwa ketika pendekatan pembangunan dengan menggunakan pola investasi maupun pembangunan infrastruktur besar-besaran maka akan berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar termasuk lahan.

Akibat keinginan untuk memperoleh lahan yang luas untuk investasi serta kewajiban untuk segera memenuhi target keuntungan maupun break event point yang cepat makan disanalah potensi konflik itu akan sangat terbuka.

“Dan, lagi-lagi bila sejarah membuktikan bahwa kalau konflik ini terjadi maka yang tertindas adalah rakyat kecil yang kalah kemampuannya terhadap pemilik kekuasaan baik kekuasaan karena kewenangan pemerintahan yang dimiliki, kekuasaan karena senjata, maupun kekuasaan karena kekuatan modal yang dimiliki. Dan lebih berbahaya apabila ketiga-tiganya berselingkuh untuk memenangkan niat mereka,” sebutnya.

Karena itu, Winston menegaskan, Fraksi Partai Demokrat meminta gubernur dan jajaran pemerintah untuk serius memberikan perhatian terhadap penetapan kawasan hutan lindung maupun hak-hak ulayat masyarakat adat secara baik sehingga menghindari potensi konflik maupun penindasan terhadap hak-hak rakyat.

“Fraksi Partai Demokrat berdiri bersama rakyat agar hak-hak mereka tidak terabaikan maupun ditindas secara semena-mena atas nama kepentingan apapun yang merugikan masyarakat,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang itu.

Dia menyatakan, beberapa konflik yang terjadi beberapa waktu lalu perlu diselesaikan secara baik dan adil, antara lain konflik terkait investasi pengelolaan lahan untuk perkebunan dan peternakan di daratan Sumba oleh PT Muria Sumba Manis (PT MSM) dan PT Asia Beef yang tidak saja merugikan bahkan mencaplok tanah ulayat masyarakat adat Sumba serta berpotensi pula merusak kawasan hutan, pantai dan cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata Sumba.

“Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian terhadap konflik antara warga Paumere di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan aparatur dimana warga saat ini merasa terganggu dengan pola intimidasi maupun ancaman terhadap mereka karena mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka,” ujarnya.

Winston menambahkan, Fraksi Partai Demokrat mengecam tindakan intimidasi, provokasi maupun bentuk-bentuk ancaman apapun yang menganggu ketentraman dan keamanan rakyat dan apalagi bila sampai bertindak semena-mena dan mengabaikan hak-hak masyarakat.

“Pendekatan represif dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat bukanlah pilihan atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya. (R2)