Kupang, Penatimor.com – Ratusan orang yang tergabung dalam Komunitas Juang Relawan Jokowi NTT menyatakan menolak politik SARA, politik uang, intimidasi, kampanye hitam, dan penyebaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang seyogianya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam proses pemilihan umum, Pilpres maupun Pileg 2019.

Demikian salah satu poin pernyataan sikap Komunitas Juang Relawan Jokowi NTT dalam aksi damai yang digelar di Mapolda NTT, Senin (24/9/2018).

Juru Bicara Aksi, Florianus Sambi Dede mengatakan, mendukung langkah tegas Polda NTT yang melarang hadirnya gerakan hastag #GantiPresiden2019. Karena itu bila ada pihak yang ingin mendeklarasikan hastag dimaksud, hendaknya tidak diberi izin.

“Rakyat NTT sudah hidup dalam suasana toleransi. Karena itu pemilu 2019 harus berjalan dengan rukun, aman dan tenteram,” kata Dede.

Ketua Umum Rumah Jokowi NTT, John Richardo menyatakan, jajaran kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menyebarkan politik berbau SARA, hoaks, kekerasan dan radikal. Karena keutuhan NKRI lebih penting di atas segala- galanya, daripada memilih seseorang menjadi presiden.

“Semua relawan Jokowi siap berdiri di belakang polisi untuk mendukung terselenggaranya pilpres dan pileg 2019 yang aman, damai dan tenteram. Mari kita berpolitik secara santun agar pemilu berjalan aman dan tenteram,” ajak John.

Pada kesempatan itu dia menegaskan, Relawan Jokowi bersama masyarakat NTT menegaskan, (satu) menolak politik SARA, politk uang, intimidasi, kampanye hitam, maupun penyebaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kepada pihak- pihak yang berwenang diimbau untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi dan mengatasi pola politik buruk ini.

(Dua), menolak radikalisme yang selalu digerakkan dalam berbagai momentum, apalagi dalam sesi pergerakannya terselip agenda politik kekuasaan tertentu. Karena tidak tertutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak-pihak lain, terutama kelompok ekstrem yang keberadaannya masih kecil. Tetapi suaranya sangat berisik (noisy minority) untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai jebakan untuk membuat kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal.

(Tiga), menolak deklarasi #2019GantiPresiden serta meminta Lembaga Kepolisian di wilayah NTT untuk tidak memberikan izin dilaksanakannya kegiatan dimaksud di wilayah NTT. Benturan dan konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah lain menjadi parameter bahwa tagar #2019GantiPresiden merupakan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat.

“Kami minta Polisi tidak member izin untuk deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah NTT menjadi solusi terbaik untuk mencegah benturan dan konflik di tengah masyarakat NTT,” tandas John.

(Empat), menyerukan kepada seluruh elemen dan lapisan masyarakat NTT untuk bersama-sama menjaga situasi damai, aman, dan kondusif di tengah hidup bermasyarakat selama pemilu 2019. Hal inibguna mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (R2)