Kupang, Penatimor.com – Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo menyesalkan sikap arogan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 7 Kota Kupang yang secara sepihak membebastugaskan guru honor komite atas nama Veronika Hona Buku yang sudah mengabdi enam tahun di sekolah itu.

Winston sampaikan itu ketika menerima Veronika Hona Buku yang didampingi suami di ruang rapat Fraksi Demokrat, Kamis (27/9/2018).

Winston mengatakan, sikap yang diambil Kepsek SMAN 7, Vinsensius Sasi yang membebastugaskan Veronika Buku untuk mengajar mata pelajaran agama Katolik yang diasuh selama ini menunjukkan sikap sewenang- wenang yang mementingkan diri sendiri. Apalagi sikap yang diambil itu dilakukan secara sepihak seorang kepsek.

“Saya sudah sampaikan masalah ini ke Kepala Dinas Pendidikan agar disikapi secara serius,” kata Winston.

Anggota Komisi V ini menyampaikan, Kepala Dinas Pendidikan berjanji segera menindaklanjuti laporan Veronika Buku. “Saya pun tetap kawal laporan ini sehingga kepsek dengan sikap arogan mengambil tindakan sewenang- wenang,” tandas Winston.

Veronika Hona Buku mengatakan, dirinya diangkat menjadi guru honor komite pada Juli 2013 dengan mengasuh mata pelajaran Agama Katolik. Namun pada saat pembukaan tahun ajaran baru 2018, kepsek menyampaikan secara lisan bahwa tidak bisa mengajar lagi, karena akan diasuh oleh guru negeri yang mengabdi di SMAN 7.

Lebih lanjut dia menyampaikan, sebenarnya sikap arogan kepsek itu sudah terjadi pada tahun keempat mengabdi di SMAN 7. Saat itu kepsek sampaikan kalau mata pelajaran agama Katolik akan diasuh guru honor yang berasal dari keluarganya. Namun sikap arogan itu tidak terealisasi dan diberi jam mengajar.

“Karena saya kembali mengajar, maka sejak satu tahun terakhir, gaji dipotong dari Rp300.000 menjadi Rp180.000 per bulan,” papar Veronika.

Dia menambahkan, memang menyakitkan dengan besaran gaji yang diberikan, bila dibandingkan dengan lamanya waktu mengabdi di SMAN 7. Walau gaji yang diberikan sangat kecil tapi tetap bertahan. Dengan harapan ada kebijakan khusus pemerintah terkait guru honor, karena untuk ikut seleksi CPNS sangat tidak memungkinkan lagi dari aspek usia. (R2)