Kupang, penatimor.com – Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, mengatakan, pihaknya belum maksimal dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Kupang.

Menurut Wali Kota, kerja sama yang dibangun antara Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang beberapa waktu lalu, juga belum menghasilkan pelayanan air bersih yang lancar bagi masyarakat.

Air yang hanya keluar 4-5 jam sehari, menurutnya belum bisa dilakukan secara maksimal.

Untuk itu pihak Pemkot Kupang juga berdiskusi dengan Gubernur terpilih NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

“Kami bangun koordinasi dengan Pemprov NTT agar pelayanan air di Kota Kupang bisa berjalan maksimal, dengan mengoptimalkan BLU- SPAM Provinsi NTT,” kata Wali Kota di Balai Kota Kupang, Jumat (24/8).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, diskusi antara Pemkot Kupang dan Pemprov NTT sudah beberapa kali dilakukan, dan Pemkot Kupang meminta agar pengelolaan Bendungan Tilong diambil alih oleh Pemkot Kupang.

“Untuk air bersih kita juga sudah adakan beberapa kali pertemuan dengan gubernur terpilih, dan kita minta agar pengelolaan Tilong bisa beralih ke kita. Dan kita yakinkan masyarakat selama ini air yang keluar 4-5 jam bisa kita maksimalkan hingga 24 jam,” ujarnya.

Selain itu, Wawali juga mengatakan apabila Bendungan Tilong dikelola oleh Pemkot Kupang, maka kemungkinan lain yang terjadi adalah turunnya tarif air yang akan dibayarkan masyarakat.

Pemkot Kupang juga berharap agar gubernur terpilih bisa memenuhi permintaan Pemkot Kupang tersebut.

Sementara itu, mengenai Smart City yang juga merupakan salah satu program Pasangan Jefri Riwu Kore dan Hermanus Man.

Jefri menjelaskan, pihaknya masih harus mengkaji lebih dalam lagi mengenai Smart City.

Konsep dasar yang dimiliki Pemkot Kupang adalah kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Kupang dan juga pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, sehingga bisa terkontrol dengan baik.

Diakuinya, anggaran untuk Smart City sangat besar sehingga pihaknya belum mengimplementasikannya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

“Kami bekerja sama dengan semua stakeholder untuk bisa wujudkan ini, tapi perlahan-lahan pasti kita bisa. Memang ada beberapa pihak yang menawarkan kerja sama mengenai Smart City ini. Tetapi harus ada kajian lagi, karena ada beberapa sistem di Pemkot Kupang yang harus integreted dengan sistem Smart City,” ujarnya.

Orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, melanjutkan, Smart City yang sudah dilakukan di 30 kelurahan di Kota Kupang ini, yang dinamakan Sodamolek, menggunakan dana CSR, dan bukan merupakan anggaran daerah.

Untuk Sodamolek sudah cukup membantu masyarakat untuk mengurus administarsi yang berkaitan dengan data kependudukan, sehingga tidak membutuhkan waktu lama mencari data, karena sudah tersistem dengan baik.

Dikatakan, Smart City bukan hanya mempermudah pelayanan administrasi, tapi juga melingkupi banyak hal termasuk dengan penerimaan PAD, PBB, Office dan juga pelayanan lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan anggaran yang besar.

Selain itu, pihaknya juga punya konsep melengkapi lampu jalan dengan Wi-Fi di setiap titik. Tetapi masih terkendala anggaran. Pihaknya sudah mendapat persetujuan DPRD Kota Kupang untuk 500 lampu di Kota Kupang, dengan anggaran per lampu sebesar Rp 15 juta.

Tetapi menurut Jefri, saat pihaknya ingin memesan lampu jalan dan juga dilengkapi dengan kelengkapan Wi-Fi dan CCTV, anggaran Rp 15 juta ternyata masih kurang dan tidak bisa mengcover kelengkapan yang sudah terkonsep tersebut.

“Sudah disetujui dewan untuk 500 lampu dengan anggaran Rp 15 juta per lampu. Tetapi saat kita pesan, anggaran itu tidak cukup karena kita bukan hanya butuh lampu jalan, tetapi juga Wi-Fi seperti yang kita inginkan itu. Tapi kita akan usahakan terus supaya masyarakat bisa melihat itu secara kasat mata. Saya minta kesabaran dari masyarakat untuk program kami. Dukung kami dengan masukan dan saran,” pungkasnya. (R1)