Connect with us

PILKADA

Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih

Published

on

Bambang Soesatyo (NET)

Jakarta, penatimor.com – Dari Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan (Dapil), Rabu (27/6) nanti, diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memrioritaskan kepentingan warga.

Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/6).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu, berharap masyarakat mengutamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani.

“Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya,” kata dia.

Dia juga mengimbau masyarakat pemilih untuk memilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah.

“Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD),” imbau dia.

Dia melanjutkan, persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini sudah memasuki masa tenang, setelah berbulan-bulan diisi dengan kegiatan kampanye atau sosialisasi kandidat.

Periode masa tenang berlangsung tiga hari, mulai Minggu (24/6) hingga Selasa (26/6).

Pemungutan suara pada Rabu (27/6) akan dilaksanakan serentak di 171 Dapil, meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Warga pemilih, lanjut Bamsoet, diharapkan memanfaatkan periode masa tenang itu untuk menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Berpikir jernih dan obyektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.

Warga pemilih juga diminta melihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap.

Fakta ini menurut dia, hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 Dapil yang menyelenggarakan Pilkada.

“Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum,” pintanya.

“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama,” sambung dia. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Bawaslu NTT Gelar Apel Siaga Pengawasan Coklit Data Pemilih untuk Pemilu 2024

Published

on

Kabag Hukum, Humas, Bawaslu NTT Datin Felipus C. Boling, Kepala Sekretariat Ignasius Jani, Anggota Bawaslu NTT Amrunur Muh. Darwan dan Melpi Minalria Marpaung, serta Kepala Bagian Pengawasan Fanny Matulessy.
Continue Reading

PILKADA

100 Kader Pengawas Partisipatif Bawaslu NTT Siap Awasi Pilkada 2024

Published

on

Sebanyak 100 kader Pengawas Partisipatif telah siap untuk mengawasi Pilkada di NTT.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Empat Kali Panggilan, Jonas Salean Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik Kejati NTT

Published

on

DIPERIKSA. Jonas Salean menjalani pemeriksaan di ruang Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan diperiksa penyidik Mourest Aryanto Kolobani, SH.,MH., Rabu (5/6/2024). Foto: Istimewa
Continue Reading