NasDem Soroti Kapling Tanah, Golkar Tanya Mutasi

Kupang, penatimor.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang meminta penjelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tentang temuan BPK RI terhadap pengadaan tanah kapling tahun anggaran (TA) 2017 kepada 37 anggota DPRD Kota Kupang, 4 orang anggota Polri, 29 ASN dan 25 PTT, serta 6 orang masyarakat.

Pertanyaan Fraksi NasDem ini disampaikan menanggapi penyampaian nota pengantar atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Kupang tentang pertanggung jawaban APBD Kota Kupang TA 2017.

“Kami meminta penjelasan alasan serta sudah sampai dimana kasus temuan ini,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang Nicky Uly.

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta penjelasan pemerintah terkait penyertaan modal Pemkot Kupang pada Bank NTT sebesar Rp 10 Miliar.

Sementara itu,  Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dalam tanggapan Wali Kota Kupang terhadap pemandangan Fraksi NasDem mengatakan, mulai tahun 2018 Pemkot tidak lagi menerbitkan SK kapling kepada pihak manapun.

“Pemerintah Kota Kupang juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang,  dan Pemerintah Provinsi NTT untuk mendapatkan kejelasan terkait status tanah tersebut,” kata Jefri.

Sementara terkait penyertaan modal pada pihak Bank NTT, Jefri jelaskan penyertaan modal tersebut merupakan penambahan dari penyertaan modal yang sudah ada pada Bank NTT.

“Jadi jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Bank NTT menjadi Rp 80.050.000.000,” ungkap Jefri.

Sementara itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah terhadap pelaksanaan mutasi ASN di lingkup Pemkot Kupang,  sesuai dengan penyertaan Pemkot bahwa pelaksanaan mutasi akan dilaksanakan pada bulan Mei.

“Namun mengalami penundaan karena Baperjakat Kota Kupang kembali mengkaji dan membahas draf mutasi yang sebelumnya sudah dirampungkan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Telendmark Daud.

Dia menjelaskan, menurut pandangan Fraksi Golkar, penundaan mutasi tersebut berdampak pada penurunan kinerja ASN.  Baik itu kualitas kinerja maupun disiplin kinerja, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius Pemkot Kupang.

“Hal ini terlihat jelas pada saat upacara hari lahir Pancasila, hampir sebagian ASN Kota Kupang tidak menghadiri kegiatan tersebut,  bahkan Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota pun tidak berada di tempat,” kata Telend.

Menanggapi pemandangan Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang,  Jefri Riwu Kore dalam tanggapannya, mengatakan,  pemerintah belum pernah menyampaikan secara resmi tentang telah rampungnya draf mutasi. (R1)