Jakarta, penatimor.com – Bupati Ende Marselinus Petu diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan ke lembaga anti rasuah disampaikan Gerakan Patriot Muda (Garda) NTT.

Garda NTT mendesak KPK memeriksa Bupati Ende beserta kroninya demi kepentingan masyarakat Ende yang menginginkan sebuah
pemerintahan yang bersih dari KKN.

Ketua Umum Garda NTT Wilfrid Yons Ebiet dan Sekjen Marlin Bato kepada wartawan belum lama ini, mengatakan, pihaknya menerima laporan masyarakat Kabupaten Ende terkait indikasi-indikasi dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Marselinus beserta kroni-kroninya.

“Kami menemukan penanganan 44 paket perencanaan pekerjaan bermasalah di sejumlah instansi di Pemkab Ende,” kata Wilfrid.

Paket perencanaan bermasalah tersebut, lanjut dia, terdapat pada Dinas Pendidikan dan Olahraga sebanyak 18 paket, Dinas Kesehatan sebanyak 6 paket, Dinas Pekejaan Umum sebanyak 3 paket, Sekretariat Daerah sebanyak 1 paket, Dinas Pertanian sebanyak 5 paket, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebanyak 5 paket, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 5 paket dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebanyak 1 paket.

“Semua paket ini diduga bermasalah dan melibatkan CV. Sao Ria Plan,” ungkap dia.

Wilfrid juga katakan terdapat dokumen yang mencatat secara terperinci penerimaan CV. Sao Ria Plan sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Dimana total penerimaan, masing-masing tahun untuk proyek-proyek yang dikerjakan CV. Sao Ria Plan pada tahun 2014 sebesar Rp 132.699.000, tahun 2015 sebesar Rp 491.613.201 dan tahun 2016 sebesar Rp 595.977.801.

“Proyek tahun 2017 sementara berjalan juga dikerjakan CV. Sao Ria Plan,” beber dia.

Dalam proses pengerjaan paket-paket ini, Wilfrid katakan Bupati Marselinus mengeluarkan kebijakan berupa menunjuk secara permanen CV. Sao Ria Plan selaku konsultan untuk pekerjaan
proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD, sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Sedangkan CV. Sao Ria Plan menurut Wilfrid adalah milik keluarga Bupati Marselinus yang dikelola Petrus Cornelius Petu dan Albertus Magnus Emanuel Sara.

Sekjen Garda NTT Marlin Bato juga membeberkan beberapa hal dugaan tentang sepak terjang Bupati Marselinus yang menurutnya luput dari sorotan publik.

Ia sebutkan kroni Marselinus dibangun sejak dia menjadi anggota DPRD tahun 1999-2013 dan diduga selama menjadi anggota DPRD, fungsi pengawasan DPRD terabaikan demi proyek dalam CV.
Sao Ria Plan.

“Sejak tahun 2013 sampai sekarang jadi Bupat Ende, CV. Sao Ria Plan milik keluarganya menjadi rekanan tetap Pemda Ende dan selama itu pula, dinikmati kroni-kroninya baik dari
unsur keluarga maupun tim khusus di luar keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya itu, terkait Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Marselinus juga diduga tidak
jujur melaporkan ke KPK. Sebab ada beberapa aset yang tersebar di berbagai
tempat tetapi tidak dimasukan dalam laporan LHKPN.

“Proyek-proyek mangkrak dengan nilai miliaran rupiah tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas.
Melihat banyaknya temuan dan pengaduan masyarakat, kami menilai Kabupaten Ende saat ini telah darurat korupsi,” imbuhnya.

Harapannya KPK dapat menindaklanjuti laporan Garda NTT sehingga tercipta sebuah pemerintahan yang bersih dari KKN di Kabupaten Ende.

“Masyarakat ingin memiliki seorang bupati yang jujur kelola pemerintahan yang baik. Kami berharap KPK selamatkan Provinsi NTT, dimulai dari Kabupaten Ende,” demikian Marlin. (R3)