DPRD Kota Kupang Keberatan Tempat Lokalisasi Prostitusi Ditutup

Kupang, penatimor.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi pada awal tahun 2019 mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Kupang Livingston Ratu Kadja.

Dia mengatakan, penutupan tempat lokalisasi di Kota Kupang seharusnya dikaji kembali. Pasalnya tidak memberikan solusi dan dampak terhadap masyarakat.

Menurut Livingston, rencana tersebut justru akan mematikan perekonomian masyarakat setempat.

“Pemerintah rencananya akan menutup tempat lokalisasi, sebaiknya dipikirkan lagi. Bagaimana dampaknya dan apakah memang keputusan itu sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jika tujuannya hanya ingin mencegah penyebaran HIV AIDS maka saya rasa bukan langkah yang tepat,” katanya saat diwawancarai, Kamis (28/6).

Menurutnya, jika memang penutupan tempat lokalisasi adalah instruksi dari Kementerian Sosial (Kemsos), maka seharusnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Pasalnya banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari tempat lokalisasi.

“Jika memang instruksi pusat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi daerah. Melihat dari aspek ekonomi, sosial dan lainnya. Juga apakah pemerintah menjamin bahwa dengan menutup tempat lokalisasi dapat menekan penyebaran virus HIV Aids?,” tandas Livingston.

Untuk itu kata dia, lebih baik Pemkot Kupang melakukan penataan. Maksudnya, dengan menjamin kesehatan para pekerja di tempat lokalisasi, menjamin semua pengunjung yang datang dengan menempatkan tenaga medis, agar sebelum masuk ke tempat lokalisasi, semua terjamin sehat dan tidak ada virus HIV AIDS dan virus lainnya.

“Sebaiknya dilakukan penataan, menjamin kebersihan, kesehatan dan kelayakan tempat lokalisasi. Tidak harus menutup,” jelasnya.

Dikatakan, dengan adanya tempat lokalisasi juga dapat meninimalis angka kekerasan seksual dan pemerkosaan. Jika tidak ada tempat lokalisasi, maka masyarakat akan semakin tidak terkendali dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jika ditutup tempat lokalisasi, maka pemerintah tidak bisa mengontrol perilaku masyarakat. Bisa saja angka penderita HIV AIDS justru semakin meningkat karena semakin tidak teratur,” pungkasnya. (R1)