Jakarta, penatimor.com – Gubernur, Kakanwil Kemenkumham dan Kapolda NTT perlu mendata ulang secara cermat aktivitas mantan pengurus dan anggota HTI di NTT.

Hal tersebut terkait dengan penempatan sejumlah Napi Teroris (Napiter) sebagai titipan di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT.

Alasannya karena dikhawatirkan terjadi koneksi antara Napiter di sejumlah Lapas di NTT dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT, kemudian membangun sinergi untuk melanjutkan ideologi khilafah pasca pembubaran HTI.

Basis penyebaran dan penguatan sel-sel jaringan teroris di NTT diduga bisa dilakukan melalui tiga komponen relasi, yaitu melalui oknum para mantan anggota dan/atau pengurus HTI di NTT, partai politik yang aktif mendukung HTI dan Napiter titipan melalui kunjungan keluarga pada waktu berkunjung para napi di Lapas/Rutan di NTT.

Hal ini disampaikan Koordinator TPDI Petrus Salestinus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5).

Menurut Petrus, dalam kondisi seperti ini, maka diperlukan gerakan bersama untuk memotong matarantai hubungan antara napiter dengan para mantan anggota dan pengurus HTI di NTT di satu pihak dan aktivitas partai politik pendukung HTI di pihak yang lain di NTT.

Langkah ini menurut dia, perlu dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan aksi-aksi bom bunuh diri yang akhir-akhir muncul kembali, dikhawatirkan menyasar juga ke gereja-gereja di NTT karena Jakarta – Surabaya dan kota-kota besar lainnya sudah dikuasai oleh personel Polri dan TNI.

Karena itu, lanjut dia, NTT bisa dijadikan alternatif daerah pilihan untuk bersembunyi (bunker), sekadar menunjukan eksistensinya bahwa mereka tetap ada dan mampu mengancam siapapun termasuk di NTT.

“Karena itu NTT bisa menjadi salah satu target gerakan teroris, karena di sana banyak gereja yang tidak dijaga secara ketat sepertihalnya gereja-gereja di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut dia, keberadaan napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT yang baru diungkap oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di beberapa media masa di Kupang pada 15 Mei 2018 lalu, sungguh-sungguh mengagetkan publik.

Karena kebijakan penempatan Napiter di NTT justru mendekatkan para teroris dengan obyek-obyek yang selama ini menjadi target teroris yaitu gereja dan kantor polisi yang pengamanannya longgar.

“Ini jelas kebijakan yang sangat keliru, karena akan mengancam kerukunan hidup umat beragama yang berdampingan secara damai yang selama ini terpelihara dengan sangat baik di NTT. Apalagi kemampuan personel Polri di NTT masih jauh dari memadai, karena yang dihadapi adalah teroris terlatih bukan dengan penjahat kampung,” lanjut dia.

Dengan demikian, lanjut Petrus,  permintaan Gubernur NTT Frans Lebu Raya agar Kepala BIN, Polri dan
petugas Lapas/Rutan di NTT yang terdapat titipan Napiter dipantau dan diawasi secara ketat.

Dia melanjutkan, merupakan permintaan yang tidak sesuai dengan potensi arus masuknya jaringan teroris ke NTT untuk menyamarkan aktivitas mereka, bahkan sebagai sikap tidak berani tegas, karena sekali teroris bikin ulah dan menjadikan gereja atau tokoh agama sebagai target aksi teror, maka reaksi umat akan sulit dikendalikan yang pada gilirannya akan menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan, hanya karena pemerintah daerah dan pusat salah mengambil kebijakan.

Masih menurut Petrus, pilihan kebijakan menitip Napiter ke Lapas/Rutan di NTT, memang tidak masuk diakal sehat publik, karena selama ini mayoritas target sasaran teroris adalah gereja dan pimpinan umat.

“Mengapa Napiter justru ditempatkan di Lapas dan Rutan yang daerah dan penduduknya mayoritas beragama Kristen,” kritik Petrus.

Menurut advokat Peradi ini, bukankah itu berarti mendekatkan teroris dengan target atau obyek sasaran atau setidak-tidaknya keberadaan Napiter di NTT merupakan media untuk mempertemukan kelompok teroris yang masih beroperasi di luar untuk mencari kenyamanan ke NTT sekaligus untuk memperkuat sel jaringan mendekati sasaran atau target serangan, karena sejumlah target di Jakarta dan jota-kota besar lainnya sudah dalam pengamanan aparat yang sangat ketat.

Masih menurut Petrus, Gubernur Frans Lebu Raya menyebutkan bahwa Lapas atau Rutan di NTT yang mendapat titipan adalah Lapas di Kupang, Rutan Sumba Timur dan Rutan Atambua, sehingga dengan demikian dikhawatirkan keberadaan Napiter di sejumlah Lapas dan Rutan di NTT di tiga kota atau kabupaten itu secara perlahan tapi pasti bisa memunculkan benih-benih teroris, benih-benih permusuhan dan rasa dendam akibat aksi teror akhir-akhir ini yang selalu menyasar di sejumlah rumah ibadah/gereja dan kantor polisi.

Fenomena dimana masyarakat di sejumlah tempat seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya menolak jenazah teroris untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerahnya, harus dimaknai bahwa masyarakat telah memahami dan mengoptimalkan pemahamannya berupa memenuhi ajakan pemerintah menjadikan teroris sebagai musuh bersama.

Untuk itu Gubernur NTT, Kapolda NTT dan Kanwil Kemenkumham NTT diminta segera mengambil langkah tegas yaitu mengembalikan titipan Napiter di Lapas/Rutan di NTT ke Jakarta dan Nusa Kambangan.

Karena bagi dia, masuknya sejumlah oknum di NTT yang dicurigai sebagai bagian dari jaringan teroris di NTT diduga kuat berhubungan dengan keberadaan Napiter titipan di NTT dan berpotensi mengganggu kerukunan hidup beragama di NTT dan warga NTT dimanapun berada.

“Oleh karena itu kebijakan titipan ini harus distopkan dan segera pulangkan ke Lapas Jakarta dan/atau Lapas Nusa Kambangan,” pungkas Petrus Salestinus. (R1)