Kupang, penatimor.com– Komisi III DPRD Kota Kupang mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang untuk meningkatkan pengawasan secara rutin pada semua pekerjaan fisik baik itu jalan, jembatan dan gedung.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi III Jhon G. Seran pada saat Komisi III melakukan kunjungan ke Dinas PUPR Kota Kupang, Kamis (24/5).

Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Merry Salouw, dan ditambah beberapa anggota komisi III yakni Nitanel Pandie, Nikky Ully, Selly Tokan, El Salean dan Jhon G. Seran ini dilakukan dalam rangka mengunjungi mitra kerja Komisi III dan melihat perkembangan proyek dan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.

Komisi III DPRD Kota diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Devi Loak bersama Kabid Cipta Karya Vintor Maumbana dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jhon G. Seran mengatakan, perlu adanya pengawasan secara rutin pada setiap pekerjaan fisik oleh konsultan pengawas, sehingga setiap pekerjaan yang dikerjakan benar-benar berkualitas dan bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

“Diketahui banyak pekerjaan yang dilakukan tidak ada kaidah teknis, dimana untuk pekerjaan jalan perlu melihat pencampurannya, sebab ada jalan yang baru selesai dikerjakan sudah rusak. Karena ada rumor untuk pekejaan Penunjukan Langsung (PL) dikerjakan tidak berkualifikasi, sehingga untuk pekerjaan tahun ini perlu adanya pengawasan secara rutin,” ungkapnya.

“Kami tentunya mengharapkan dengan dana yang cukup banyak digelontorkan untuk pekerjaan, maka hasilnya harus baik dan berkualitas. Apa lagi kita tidak cukup dana pemeliharaan,” tambahnya.

Hal lain juga sampaikan Nikky Ully yang mengharapkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilelang dan akan dilelang, dapat mengakomodir pengusaha lokal, agar dana yang ada tidak lagi keluar.

“Kami mengharapkan pekerjaan ini dapat juga diberikan kepada pengusaha lokal, guna dana ini tetap berputar di dalam Kota Kupang,” ujarnya.

Selain itu, Nikky meminta agar PUPR bisa lebih tegas, jika ada oknum yang datang meminta pekerjaan dengan membawa nama kepala daerah.

Karena ada laporan yang sering didengar oleh DPRD, bahwa ada oknum yang mengatasnamakan kepala daerah untuk meminta pekerjaan.

Oleh karena itu, Nikky menegaskan agar jika yang terjadi demikian maka Dinas PUPR harus segera melaporkannya ke DPRD.

Sementara itu, Ketua Komisi III Merry Salouw, mengatakan, kunjungan yang dilakukan Komisi III berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

“Karena sesuai pemberitaan di media masa sudah ada sebagian pekerjaan yang telah selesai dilelang, dan pastinya masih ada sebagian yang belum, sehingga dikhawatirkan sisa pekerjaan yang belum dilelang dalam pelaksanaannya tidak bisa selesai tepat waktu,” jelas Merry.

Oleh karena, diharapkan pekerjaan yang belum diproses agar dipercepat pelaksanaannya, guna bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan batas waktu pekerjaan yang telah ditentukan.

“Melalui kunjungan dan diskusi ini bukan berarti sudah selesai, tapi sebagai mitra kerja, kami Komisi III akan terus membangun koordinasi. Karena pelaksanaan pekerjaan yang ditangani dinas ini cukup banyak, sehingga setiap progres pekerjaan yang dilaksanakan perlu diketahui oleh komisi nantinya,” kata Merry.

Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dinas lebih banyak mendapat laporan pengaduan ketidakpuasan dari masyarakat yang akhirnya membuat komisi dalam rapat komisi seringkali meminta pertanggungjawaban dinas.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisi meminta perlu adanya koordinasi yang baik pada setiap progres pekerjaan,” tandasnya.

Berkaitan dengan permintaan tersebut Sekretaris Dinas PUPR Devi Loak, mengaku pihaknya akan menindaklajuti semua masukan dan menyambut baik kedatangan Komisi III sebagai mitra kerja Dinas PUPR.

“Untuk semua proses pelaksanaan pekerjaan yang ditangani oleh kami pada setiap bidang di Dinas PUPR, sudah hampir sebagian sudah diproses pelaksanaannya baik proses pelelangan hingga proses pengukuran lokasi pelaksanaan, dan masih ada sebagian yang dalam tahap proses pelelangan,” ungkapnya.

Dia mengaku, waktu pengerjaan atau pelaksanaan pekerjaan yang balum diproses dan dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu, diupayakan agar tidak terjadi hal tersebut.

“Diupayakan agar semua pekerjaan berjalan lancar sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk waktu pengerjaan,” ujar Devi Loak.

Pasalnya, lanjut dia, PUPR terus melakukan fungsi pengawasan dalam semua proyek yang berjalan.

Diharapkan semua berjalan lancar sesuai dengan capaian yang ingin dicapai.

“Kami optimis semua item pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp 121.235.426.000 ini akan selesai tepat waktu,” pungkasnya. (R1)