Kupang, penatimor.com – Memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei hari ini, Cawagub NTT Emelia J Nomleni, membeberkan sejumlah persoalan buruh yang ada di provinsi tersebut. Menurutnya, ada tiga persoalan utama yang menghantui para pekerja di NTT.

Pertama, kata Mama Emi, sapaan akrabnya, adalah persoalan standar kerja. “Sejak awal kita harus memastikan kepada tenaga kerja bahwa mereka bekerja sesuai standar kerja. Dalam arti harus ada kontrak kerja yang pasti, sehingga persoalan yang dihadapi kelak bisa dicari jalan keluarnya,” kata Mama Emi di Kupang, Selasa (1/5/2018).

“Kalau terjadi kesewenangan dari satu pihak, pemerintah bisa bantu,” ujar pasangan Marianus Sae dalam Pigub NTT 2018 ini.

Sewaktu dua periode duduk di kursi DPRD NTT 2004-2014, Mama Emi mengingat, dia sering didatangi para pekerja yang meminta bantuan karena di-PHK.

“Tapi kesulitannya adalah ketika memulai pekerjaan, mereka tidak mencapai sebuah kesepakatan dan aturan yang jelas. Ruang untuk jaminan kepada buruh-buruh ini juga tidak ada,” ujar Mama Emi.

Jika dipercaya memimpin NTT kelak, Mama Emi akan memastikan setiap buruh punya standar kerja yang layak sebelum dia memulai pekerjaan. Standar kerja yang layak juga termasuk soal upah yang menyangkut kesejahteraan buruh.

Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi NTT 2018 adalah Rp 1.660.000. “UMP ini kan sebenarnya bagian dari memberikan kesejahteraan. Walaupun UMP ini lebih banyak diterapkan di dunia pemerintahan. Dunia usaha sendiri belum sepenuhnya menjalankan ini,” kata Mama Emi.

Menurutnya, banyak pengusaha swasta di NTT belum menerapkan UMP dengan alasan tidak semua pekerja memenuhi kualifikasi. Oleh karenanya, kompetensi para buruh juga harus diperhatikan.

Jika kelak memimpin NTT, Mama Emi siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada buruh sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan mengetahui hak-hak mereka.

“Karena rendahnya kompetensi itu bisa membuat mereka dipermainkan orang lain, karena tidak punya keahlian. Ini menjadi persoalan serius yang akan kami selesaikan,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Mama Emi kelak juga berjanji tidak akan memihak pengusaha maupun ke buruh. Sebab, kedua pihak harus berjalan bersama-sama. “Pengusaha tanpa buruh tidak bisa. Buruh tanpa dunia usaha juga tidak bisa,” ujarnya.

Mama Emi mengatakan, dia akan pro ke salah satu pihak jika terbukti pihak tersebut dirugikan pihak lain.

“Pro itu ketika ada satu pihak yang merugikan pihak lain. Misalnya kalau buruh diperlakukan tidak adil, maka pemerintah harus berada di posisi kaum buruh dan mewakili kaum buruh memperjuangkan haknya. Begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Mama Emi menegaskan, pemerintah harus jadi jembatan. “Karena ketika keduanya dalam posisi yang baik, daerah menjadi lebih maju. Kita berdiri di atas keadilan. Kita tidak boleh berhadap-hadapan dengan satu pihak. Kita akan berdiri di tengah-tengah untuk menemukan jalan keluar paling baik,” ujarnya. (R2)