Kupang, penatimor.com – Mutu pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini masih berada di urutan tiga terbawah secara nasional. Namun di sisi lain, tidak sedikit anak-anak NTT yang mencetak pretasi gemilang di dunia pendidikan.

Sebut saja Grandprix Thomryes Marth Kadja yang mencetak rekor doktor termuda di Indonesia. Pemuda asal Kupang itu meraih gelar doktor dari Institut Tekonologi Bandung (ITB) dengan predikat cumlaude pada usia 24 tahun.

Menanggapi paradoks di atas, Cawagub NTT Emelia J Nomleni, meyakini anak-anak NTT adalah orang yang cerdas.

“Kalau diukur secara pribadi, anak-anak itu cerdas. Kalau bicara cerdas, orang NTT itu cerdas. Tapi kita bicara soal indeks mutu (pendidikan) secara keseluruhan. Banyak sekolah kita yang masih jauh di bawah standar,” kata Mama Emi, sapaan Emilia, memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, di Kupang, Rabu (2/5).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT, Mama Emi lebih menekankan pada penyetaraan kualitas sekolah di provinsi seribu pulau ini.

“Kalau ada yang mengintervensi sekolah yaitu memberikan sekolah gratis, saya lebih pada memperjuangkan kesetaraan kualitas antar sekolah,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Bagi Mama Emi, jargon sekolah gratis tidak berguna tanpa sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

“Kalau bicara gratis gampang. Kalau sekolah mau roboh, gratis tidak ada guna. Kalau guru-guru tidak ada, gratis tidak ada guna,” ucap Mama Emi.

Pasangan Marianus Sae ini mengatakan, penyetaraan kualitas sekolah di NTT ini digagas akibat fenomena banyaknya sekolah-sekolah favorit yang bermunculan.

“Sekolah favorit ini baik, jika seluruh sekolah berada pada standar kualitas minimal. Tanpa hal itu terwujud, ruang-ruang pada sekolah-sekolah lain menjadi lebih sempit, karena semua anak-anak ingin sekolah di sekolah berkualitas itu,” katanya.

“Saya sedih melihat anak-anak yang sepertinya merasa tidak nyaman bersekolah di sekolah-sekolah tertentu,” imbuhnya.

Jika dipercaya memimpin NTT kelak, Mama Emi berkomitmen untuk memperbaiki kualitas sekolah-sekolah lain agar minimal sama rata. Caranya, mulai dari pengadaan infrastruktur sekolah sampai tenaga pengajar yang berkualitas dan bergaji layak.

“Standar kualitas tiap sekolah harus sama. Jadi, intervensi pemerintah akan seperti itu ke depan. Sehingga kita tidak bicara lagi ada sekolah yang buruk kualitasnya. Kita akan memiliki kualitas standar yang bisa dicapai semua sekolah,” ujarnya.

Mama Emi menyadari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTT tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah pendidikan ini. Sebab, Pemprov hanya berwenang mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB, sementara SMP dan SD dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

“Untuk itu harus ada kerja sama yang baik untuk selesaikan problem pendidikan kita. Dan ini harus jalan bersama-sama,” ujarnya.

Mama Emi juga menekankan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN/APBD harus dimanfaatkan secara maksimal. Namun, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana penggunaan anggaran tersebut.

“Kita harus sadari betul ke mana tujuan anggaran 20 persen itu. Bicara 20 persen itu kan angka minimal. Bisa saja ada kebutuhan-kebutuhan lain yang melebihi 20 persen. Jadi harus diperhatikan betul-betul soal anggaran,” ujarnya. (R1)