Kupang, penatimor.com – Semua kader Partai Golkar terutama yang ada di lembaga legislatif termasuk bakal calon DPRD diingatkan untuk tidak bermain anggaran pemerintah.

Pelaksana Harian Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng sampaikan ini kepada wartawan di sela- sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar NTT di Kupang, Rabu (2/5/2018).

Mekeng mengatakan, Golkar NTT harus menjadi contoh dan barometer bagi daerah lain untuk bebas dari praktek bermain anggaran pemerintah.

“Anggota dewan harus hidup dari gaji, bukan dari lobi atau komisi- komisi yang dilarang,” tandas Mekeng.

Dia menjelaskan, terkait pelaksanaan rakerda ini, Golkar NTT melakukan konsolidasi kepengurusan hingga di tingkat desa. Jumlah pengurus di tingkat desa, minimal lima orang.

Kepengurusan di tingkat desa, akan didata kembali lengkap dengan nomor handphone (HP). Sehingga nama- nama yang tercantum dalam kepengurusan, benar- benar ada di desa bersangkutan.

“Untuk menang pilkada dan pemilu, struktur kepengurusan harus lengkap, tidak hanya nama tapi orangnya juga harus ada di desa tersebut. Jangan sampai ada nama di struktur, tapi orangnya tidak ada di desa dimaksud,” ungkap Mekeng.

Mekeng menyatakan, selaras dengan kebijakan yang dicanangkan di tingkat nasional, Golkar akan menerapkan sistem informasi berbasis digital. Sehingga apa yang dilakukan Golkar di tingkat pusat, bisa diketahui semua jajaran pengurus partai hingga di tingkat desa.

Partai sedang lakukan seting aplikasi informasi berbasis digital dimaksud. Golkar NTT pun harus masuk dalam sistem pengelolaan berbasis digital. Sesuai rencana, 1 Juli 2018 konsolidasi partai di NTT sudah tuntas.

“Kami akan upayakan agar semua kader Golkar hingga tingkat desa wajib memikili HP Android, sehingga bisa mengikuti informasi atau kebijakan yang dikeluarkan partai di tingkat pusat,” papar Mekeng.

Dia menyampaikan, kegiatan rakerda orientasi fungsional ini dihadiri para bakal calon legislatif dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Mereka dibekali dengan pengetahuan yang disampaikan para narasumber.

“Nantinya ketika mereka terpilih, akan mengikuti sekolah politik, Tujuannya, agar mereka memahami tiga tugas utama dewan, yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi,” ujarnya. (R2)