Cegah Warganya dari Trafficking, Bupati Sumba Barat Gandeng IOM

Jakarta, penatimor.com – Berbagai upaya dilakukan Bupati Sumba Barat Agustinus Niga untuk mencegah warganya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking.

Tak hanya melalui berbagai program yang dibuat Pemkab Sumba Barat, tetapi juga melibatkan lembaga internasional sekelas IOM.

Secara resmi Bupati Sumba Barat Agustinus Niga telah melakukan kerja sama pencegahan human trafficking dengan IOM pada Senin (30/4).

Turut dalam kesempatan itu, Kadis Naker Kabupaten Sumba Timur Umbu Hapu Mbeju didamping tim PADMA Indonesia.

Sementara pihak IOM diwakili oleh Alva Siregar selaku Project Assistant, Counter Trafficking and Labour Migration Unit.

Agustinus Niga pada kesempatan itu, mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi persoalan TKW/TKI ilegal termasuk human trafficking yang belakangan marak terjadi dan menimpah warganya.

“Kita terus tingkatkan peran serta kepala dusun dan kepala desa. Melakukan rapat koordinasi dan kerja sama dengan melibatkan beberapa intansi Pemkab untuk mencegah TKI yang berpergian secara non prosedural sekaligus mengatasi permasalahan human trafficking,” kata orang nomor satu di Pemkab Sumba Barat itu.

“Kami telah berupaya maksimal sesuai kemampuan kami untuk mensejahterakan masyarakat, namun kami perlu menghormati hak masyarakat untuk bekerja demi hidup yang lebih baik,” lanjut dia.

Sebagai Bupati, Agustinus mengaku pernah mendampingi korban dan saksi yang masih hidup untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur atas kematian 2 rekannya yang meninggal akibat tindak kejahatan.

Kadis Naker Kabupaten Sumba Timur Umbu Hapu Mbeju, menambahkan, Pemkab Sumba Timur telah membentuk Tim Koordinasi Pencekalan TKI non prosedural melalui SK Bupati.

“Tim sudah bekerja baik pencegahan TKI non prosedural maupun penegakkan hukum. Terkait penegakan hukum, sudah ada pelaku dipenjarakan termasuk PNS bersama istri yang dihukum 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 200 juta serta dipecat dari PNS,” ungkap dia.

Umbu juga mengaku pernah ke Malaysia dan Singapura dengan biaya sendiri untuk menangani permasalahan TKI.

Hal tersebut dilakukan atas panggilan hati untuk masyarakat. Namun mereka kerab diperhadapkan dengan kondisi sulit terkait TKI ilegal berangkat dengan alasan kunjungan keluarga.

Umbu juga mengundang IOM untuk mengunjungi Sumba dan membangun kerjasama, guna membantu mengatasi human trafficking.

“Perekrut nakal punya kekuatan uang sehingga dengan mudah memikat calon pekerja dan sering menggunakan jalan tikus. Kami harapkan kerjasama semua pihak baik tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra internasional seperti IOM,” sebut dia.

Direktur PADMA Indonesia Gabriel Goa, mengatakan, pihaknya mendukung kerjasama IOM dan Pemkab Sumba Barat untuk menata lagi tata kelolah pengiriman pekerja migran dan membantu mengangkat kembali martabat manusia dari korban human trafficking.

“Cukup sudah kita saling menyalahkan dan berharap lakukan upaya konkret demi pemberantasan human trafficking. Permasalahan pekerjaan migran sejak proses perekrutan, penempatan, perlindungan hingga purna TKI,” kata Gabriel.

Alva Siregar menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati Sumba Barat dan rombongan.

Menurut Alva, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan enam kabupaten di NTT untuk mendorong dan memperkuat gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang.

“Terkait korban human trafficking, IOM mempunyai program baik bantuan pemulangan korban, rehabilitasi kesehatan dan program reintegrasi,” terang Alva. (R1)