Kupang, penatimor.com – Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tahun 2016 hingga April 2018, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan berhasil menggagalkan keberangkatan 1.142 calon TKI non prosedural asal NTT yang hendak diberangkatkan ke luar negeri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Nakertrans) NTT, Bruno Kupok sampaikan ini di Kupang, Selasa (24/4/2018).

Dia merincikan, pada tahun 2016, calon TKI non prosedural yang berhasil digagal sebanyak 443 orang yang terdiri dari laki- laki 260 orang dan perempuan 183 orang. Tahun 2017 sebanyak 510 orang, yakni laki- laki 301 orang dan perempuan 209 orang. Tahun 2018, data per April menunjukkan, ada 189 orang calon TKI non prosedural yang berhasil digagalkan, terdiri dari laki- laki 125 orang dan perempuan 64 orang.

“Masalah TKI membutuhkan keterlibatan semua instansi, karena penanganan dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki. Memang koordinasi gampang dilakukan, tapi sulit dilaksanakan dalam tataran implementasi,” kata Bruno.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto meminta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kupang untuk mewaspadai perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) dalam merekrut calon TKI. Karena perusahaan PJTKI yang resmi terdaftar, namun dalam praktiknya bekerja seperti calo yang merekrut para calon TKI secara ilegal lewat jalur-jalur tikus.

Jimmy mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya mendapati sekitar 30 calon TKI di Bandara El Tari Kupang yang hendak diberangkatkan ke luar negeri oleh sebuah perusahaan PJTKI. Namun ketika berdiskusi dengan mereka, hanya delapan calon TKI yang memiliki dokumen resmi, sementara sisanya tidak memiliki dokumen apa pun untuk berangkat ke luar negeri. Padahal mereka semua itu mau diberangkatkan dari tangan perusahaan yang sama.

“Ini merupakan praktik mafia yang harus dijangkau oleh BP3TKI karena merupakan bagian dari modus baru dalam merekrut para calon TKI melalui jalur ilegal. Bila ditemukan, perusahaan tersebut harus dicabut izin usahanya dan diproses secara hukum,” tandas Jimmy.

Kepala BP3TKI Kupang, Tato Tirang menyatakan, praktik calo dari perusahaan resmi seperti itu mungkin saja terjadi pada waktu lampau, namun tidak lagi untuk sekarang. Saat ini, semua proses perekrutan yang dilakukan perusahaan, betul-betul terkoordinasi dan tersistem sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk merekrut secara ilegal. Yang terjadi, ada oknum yang mengatasnamakan perusahaan atau PT tertentu, ketika melakukan perekrutan di lapangan secara ilegal.

“Praktik seperti ini harus diperangi bersama- sama, karena mereka mengatasnamakan perusahaan dalam melakukan perekrutan calon TKI secara ilegal,” tegas Tato.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Kristofora Bantang mengajak semua elemen masyarakat di NTT untuk bersatu dan menyatakan perang melawan para calo perdagangan orang untuk dijadikan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal mengingat kasus kekerasan terhadap TKI ilegal asal daerah ini hingga meninggal dunia terus saja terjadi.

Dia mengatakan, pemerintah dan dewan tentunya tidak melarang masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Namun yang paling penting adalah pergi melalui jalur legal. Tentunya, harus memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan dikirim oleh perusahaan PJTKI yang resmi.

“Sehingga pemerintah pun ikut melakukan pemantauan terhadap TKI dimaksud ketika sudah dtemaptkan dan bekerja di perusahaan atau rumah tangga,” kata Feni, demikian Kristofora biasa disapa. (R2)