Geger! Kantor Dinkes Karanganyar Digerebek Jaksa, Korupsi Rp7 Miliar Dibongkar, HP Pejabat Disita, Fakta Mengejutkan Mulai Terkuak

KARANGANYAR, PENATIMOR – Suasana mendadak mencekam di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar pada Jumat pagi, 16 Mei 2025.

Sekitar pukul 10.00 WIB, belasan jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar berseragam lengkap tiba secara tiba-tiba, langsung menyebar ke berbagai ruangan.

Ruang Kepala Dinas, bagian keuangan, arsip, hingga ruang Sub Bagian Sumber Daya Kesehatan (SBK) menjadi target utama.

Tanpa basa-basi, tim penyidik mulai menggeledah, menyisir dokumen, membuka laci, membongkar file digital, dan memeriksa perangkat elektronik satu per satu.

HP milik pejabat Dinkes, laptop, hingga tablet disita. Barang-barang itu diyakini menyimpan bukti-bukti kunci terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Pemandangan ini sontak mengundang perhatian pegawai dan masyarakat sekitar. Ada yang mencoba mengintip dari balik pintu, ada pula yang merekam suasana tegang tersebut dengan ponsel dari kejauhan. Tak sedikit ASN Dinkes tampak cemas dan gugup.

Pengadaan Alkes Diduga Sarat Manipulasi

Proyek pengadaan alkes tahun anggaran 2023 ini diketahui disalurkan ke berbagai puskesmas di Kabupaten Karanganyar. Namun, bukannya meningkatkan layanan kesehatan, proyek ini justru diduga menjadi ladang bancakan anggaran.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karanganyar, Hartanto, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejari Dr. Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan karena penyidikan telah menemukan indikasi kuat perbuatan melawan hukum.

“Kami telah meningkatkan statusnya ke penyidikan. Ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan alkes ini,” tegas Hartanto kepada wartawan dengan nada serius.

Disita: Dokumen, Laptop, dan HP Pejabat

Dari hasil penggeledahan, jaksa berhasil menyita sejumlah dokumen penting, termasuk kontrak, SPK, dan bukti transfer terkait proyek alkes.

Tak hanya itu, beberapa HP milik pejabat Dinkes, laptop kerja, hingga tablet juga ikut diamankan.

Perangkat digital itu kini menjadi fokus utama penyidik karena diduga menyimpan jejak komunikasi dan transaksi mencurigakan.

Seluruh barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kejari Karanganyar untuk diamankan secara hukum dan dianalisis mendalam oleh tim forensik digital.

Kadis Dinkes Menyaksikan Langsung Penggeledahan

Yang membuat suasana semakin dramatis, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Purwati, berada di ruangannya saat penggeledahan berlangsung.

Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutan ketika tim penyidik masuk dan mulai membongkar arsip.

Meski demikian, ia bersikap kooperatif dan menyaksikan langsung jalannya penggeledahan bersama stafnya.

Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-497/M.3.33/Fd.2/05/2025, tertanggal 15 Mei 2025, dan juga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: PRINT-02/M.3.33/Fd.2/05/2025, tertanggal 9 Mei 2025.

14 Saksi Sudah Diperiksa, Siapa Menyusul?

Hartanto juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi sejauh ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk panitia pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), penyedia barang, hingga pihak puskesmas penerima alkes.

“Kami terus menggali peran masing-masing. Semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak tertutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat struktural, akan diproses sesuai hukum.

Misteri Rp7 Miliar Uang Negara yang Belum Jelas Ujungnya

Skema korupsi yang tengah diusut diduga melibatkan markup harga, pengadaan fiktif, serta permainan dalam proses tender.

Uang rakyat senilai Rp7 miliar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat justru diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi.

Apakah ini jaringan terorganisir? Apakah ada aktor politik di balik proyek ini? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi teka-teki yang kini menjadi pekerjaan rumah Kejari Karanganyar.

“Kami mengupayakan agar pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya. Semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban, sampai ke siapa pun yang paling bertanggung jawab,” tegas Hartanto.

Aroma Skandal Makin Tercium, Publik Tunggu Tersangka

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun publik menanti dengan was-was siapa yang akan dijerat lebih dulu.

Sinyal kuat dari Kejari menunjukkan bahwa bom hukum ini akan segera meledak, dan nama-nama penting bisa saja muncul ke permukaan.

Kejari Karanganyar juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi tambahan untuk melapor dan membantu proses penegakan hukum.

Penatimor akan terus mengawal perkembangan kasus besar ini. Apakah ini akan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Karanganyar tahun ini? Publik hanya bisa menunggu — dan berharap keadilan benar-benar ditegakkan. (bet)