Connect with us

KOTA KUPANG

Deklarasi di Kupang, KKJ NTT Siap Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis Sampai Tuntas

Published

on

Ketua KKJ NTT, Obet Gerimu saat memberikan sambutan saat Deklarasi KKJ NTT di area Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (25/5/2024) pagi.

KUPANG, PENATIMOR – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dideklarasi di Kupang pada Sabtu (25/5/2024) pagi.

Kegiatan deklarasi KKJ NTT yang berlangsung di area Car Free Day (CFD) Jalan El Tari, Kupang itu dihadiri Penjabat Gubernur NTT yang diwaliki oleh Kepala Dinas Kominfo NTT, Frederik Koenunu.

Hadir pula perwakilan dari Korem 161/Wirasakti, Lanud El Tari, Lantamal VII, Bawaslu NTT, BINDA NTT, termasuk Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton, Sekretaris PAN NTT Marthen Lenggu.

Tak ketinggalan pengurus dan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTT.

Ketua KKJ NTT, Obet Gerimu, dalam sambutannya, mengatakan, terbentuknya KKJ NTT merupakan rekomendasi dalam forum diskusi tentang kekerasan jurnalis di NTT, yang digelar di Hotel Sotis Kupang pada 16 Desember 2023 lalu. Yang mana, forum diskusi ini diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang dengan dukungan AJI Indonesia.

Dalam forum tersebut menurut Obet, peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota AJI Kupang, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTT, perwakilan Forum Wartawan Flores Lembata, AMSI NTT, PPMAN NTT, Pena Batas, Floresa.co, LBH Kupang, serta KAI NTT sepakat untuk membentuk KKJ di NTT.

“Hal itu menjadi dasar terbentuknya kolaborasi, dalam menciptakan kondisi kebebasan pers di tanah air, khususnya di NTT yang lebih baik,” kata Obet yang juga Ketua Divisi Advokasi AJI Kupang.

Obet melanjutkan, dalam forum tersebut, juga terungkap situasi dan kondisi intimidasi, serta kekerasan yang dialami jurnalis di beberapa daerah di NTT. Hal tersebut membuktikan, masih ada praktik intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis di NTT.

“Untuk menyikapinya, perlu adanya gerakan bersama, dan dengan strategi bersama pula, untuk mendampingi jurnalis yang terkena kasus hukum, demi menjaga kebebasan pers di NTT,” terang Obet yang juga mantan Ketua Divisi Tenaga Kerja AJI Kupang itu.

Untuk itu, lanjut Obet, KKJ NTT hadir untuk melakukan advokasi, dan memberi dukungan bagi para jurnalis yang mengalami kekerasan dan intimidasi, tanpa memandang asal atau organisasi profesi.

Terbentuknya KKJ NTT menurut Obet, menjadi salah satu upaya gerak bersama, dalam meminimalisir ancaman dan serangan kekerasan terhadap jurnalis. Mengingat, kasus kekerasan terhadap jurnalis kian meningkat, dan sudah sangat mengancam keselamatan jurnalis, dalam kerja-kerja jurnalistik, baik secara fisik, verbal, maupun digital.

Mantan redaktur Harian Timor Express (Jawa Pos Grup) itu menegaskan, jurnalis sangat rentan menjadi target kekerasan karena perannya sebagai alat kontrol sosial. Hal ini, tentu saja menyebabkan banyak pihak berupaya membungkam aktivitas jurnalis, untuk berhenti bersikap kritis.

Pembungkaman terhadap jurnalis ini menurut Obet, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kekerasan yang beragam, yaitu kekerasan fisik, pelarangan liputan, perusakan alat dan penghapusan data liputan. Kekerasan lainnya, yaitu teror dan intimidasi, serangan digital, serta kekerasan berbasis gender.

Untuk itu, Obet menegaskan, KKJ sebagai komite yang beranggotakan beberapa organisasi profesi jurnalis, termasuk advokat, dalam aspek perlindungan jurnalis, terus mendorong semua pihak untuk mengedepankan Undang-Undang Pers, yang mengatur mekanisme penyampaian hak jawab jika ada sengketa terkait pemberitaan.

“Permasalahan jurnalis di NTT ini, merupakan bagian dari minimnya perlindungan terhadap kerja jurnalis, dan peran berbagai pihak, untuk dapat menyelesaikan setiap sengketa jurnalis,” ungkap Obet yang juga Direktur PT Pena Timor Media yang membawahi portal berita Pena Timor itu.

Masih menurut Obet, KKJ NTT yang lahir dari rahim deklarasi sejumlah organisasi profesi, juga mendorong kesadaran pada semua jurnalis, untuk mengutamakan keselamatan saat liputan, dengan bekerja profesional, dan taat pada kode etik jurnalistik.

“Ini penting, dalam mencegah kekerasan serta intimidasi jurnalis, terlebih pada musim politik seperti saat ini, dimana jurnalis adalah salah satu kelompok rentan,” tegasnya.

“Untuk itu, KKJ NTT selalu berpegang pada komitmen yang sama, untuk perlindungan bagi jurnalis yang bekerja dengan menjunjung tinggi profesionalisme,” lanjut jurnalis asal Pantar, Kabupaten Alor itu.

Obet melanjutkan, deklarasi KKJ NTT saat ini, bertujuan untuk mendampingi permasalahan jurnalis, sekaligus menjadi institusi dalam penegakan hukum di rana jurnalisme.

Apalagi menurut Obet, berdasarkan catatan AJI Indonesia, trend kasus kekerasan yang mengancam keselamatan jurnalis di Kupang, dan beberapa wilayah di NTT, terus menunjukkan peningkatan.

“Jurnalis rentan menjadi target kekerasan, karena perannya yang membongkar kejahatan lingkungan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan pada pemerintah,” tandas Obet.

Jurnalis juga menurut Obet, kerap menyuarakan tuntutan rakyat serta pihak-pihak yang tidak mampu menyuarakan haknya. Hal tersebut tentu saja menyebabkan banyak pihak yang merasa kepentingannya terganggu, kemudian berupaya membungkam aktivitas jurnalis untuk berhenti bersikap kritis.

“Data AJI Indonesia selama tahun 2023, tercatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai kota di Indonesia, sebagian korban kekerasan menimpa jurnalis di Kupang dan beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur,” beber Obet.

“Sementara dari bulan Januari hingga April 2024, sedikitnya ada sekitar 17 kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai kota di Indonesia, dan sebagian korban kekerasan adalah jurnalis di Nusa Tenggara Timur,” lanjut dia.

Sementara itu, lanjut Obet, di tahun politik dengan agenda Pemilu yang baru saja usai, dan Pilkada serentak yang tahapannya sudah mulai berjalan saat ini, menambah eskalasi kekerasan yang menimpa para jurnalis.

“AJI Indonesia juga mencatat, sejumlah elite politik terang-terangan mengintimidasi jurnalis. Aparat negara yang diharapkan melindungi kerja-kerja jurnalis, malah seringkali menjadi pelaku utama, dan musuh kebebasan pers. Ancaman lain, adalah jerat Undang-Undang ITE,” tegasnya.

Untuk itu, Obet menegaskan, KKJ NTT hadir sebagai gerakan bersama dalam merespon kekerasan terhadap jurnalis yang semakin tinggi, dengan tetap menjaga dan memelihara semangat advokasi.

KKJ NTT dengan satu perspektif yang sama, akan terus merespon kekerasan terhadap jurnalis, apapun bentuknya, termasuk kriminalisasi dan sensor, yang mana mengancam hak publik untuk tahu atas informasi.

“Advokasi KKJ NTT juga melibatkan semua unsur termasuk masyarakat, organisasi profesi, dan perusahaan pers, dan itu dilakukan sampai tuntas demi pemenuhan hak-hak korban,” imbuhnya.

Disamping itu, KKJ NTT juga akan terus memperluas jangkauan akses pendampingan terhadap jurnalis, termasuk kepada jurnalis dari berbagai organisasi profesi, bahkan menjangkau pers mahasiswa, dan jurnalis warga yang selama ini juga rentan menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

Masih menurut Obet, keberadaan KKJ NTT menjadi penting, untuk memastikan kerja-kerja advokasi terhadap pelaku pers yang mengalami kekerasan, menjadi semakin rapi dan terorganisir.

Dengan demikian, jurnalis yang menjadi korban kekerasan, bisa mendapatkan penanganan dan perlindungan yang cepat dan terencana.

“Semoga KKJ NTT menjadi jawaban atas ketidakpastian advokasi, saat terjadi kekerasan terhadap jurnalis di NTT. Karena sesungguhnya, bagi kami, advokasi sebagai tindakan untuk melindungi, dan menjamin kerja jurnalis, sekaligus hak publik, untuk tahu akan informasi,” tandas Obet yang juga Wakil Ketua Bidang Media dan Marketing Asprov PSSI NTT itu.

“Sehingga, kehadiran KKJ NTT merupakan wujud nyata, dari kerja kolaborasi semua pihak, yang peduli dengan kemerdekaan pers, dan perlindungan jurnalis. Di samping itu, juga menjadi wadah edukasi peningkatan kapasitas jurnalis, dalam hal advokasi, dan pengetahuan hukum pers,” sambung dia.

Kehadiran KKJ NTT menurut Obet, menjadi awal yang baik, dalam memperkuat kapasitas, dan pendampingan hukum bagi para jurnalis.

“Tentunya kami sangat berharap, tidak ada lagi peristiwa kekerasan yang dialami para pekerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya,” harap Obet.

Masih menurut Obet, KKJ NTT juga akan terus melakukan perapian pola advokasi, dengan lebih terorganisir dan tuntas, sesuai semangat kemerdekaan pers.

Karena sesungguhnya menurut dia, advokasi atau pendampingan hukum adalah hak bagi jurnalis yang mengalami kekerasan atau kriminalisasi, saat menjalankan kerja jurnalistiknya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya KKJ NTT ini terbentuk, dan turut serta dalam memberikan akses pendampingan hukum terhadap jurnalis korban kekerasan.

“Kami juga mengajak perusahaan media pers di NTT untuk ikut serta terlibat dalam kerja-kerja advokasi ini,” pungkas Obet. (bet)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Kehadiran FKPT di NTT Dinilai Positif, Sejumlah Elemen Masyarakat Dorong Kolaborasi dan Kerjasama

Published

on

BERSAMA. Penyelenggara dan peserta kegiatan FGD monitoring pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT NTT berpose bersama di Hotel Kristal Kupang, Kamis (12/6/2024).
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Lidik Dugaan Korupsi Tanah Kemenkumham, Diduga Dijual Yonas Konay Seharga Rp 2 Miliar

Published

on

Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT, Salesius Guntur, SH.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Empat Kali Panggilan, Jonas Salean Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik Kejati NTT

Published

on

DIPERIKSA. Jonas Salean menjalani pemeriksaan di ruang Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan diperiksa penyidik Mourest Aryanto Kolobani, SH.,MH., Rabu (5/6/2024). Foto: Istimewa
Continue Reading