Connect with us

HUKRIM

Ini Kronologi Lengkap Tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran Fatululi, Jonas Salean Kuasai 420 Meter Persegi

Published

on

Penyidik Pidsus Kejati NTT melakukan pemeriksaan setempat pada tanah negara yang kini telah menjadi milik pribadi Jonas Salean di Jalan Veteran, Kota Kupang, Kamis (3/8/2023).

KUPANG, PENATIMOR – Tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati NTT terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Saat ini, sudah dua orang tersangka yang ditahan penyidik, yaitu Petrus Krisin dan Hartono Fransiscus Xaverius, SH.

Lantas seperti apa kronologi dari tanah Pemkab Kupang tersebut. Media ini berhasil menghimpun informasi dari berbagai sumber tentang riwayat tanah yang kini menjadi obyek hukum perkara korupsi dimaksud.

Bermula dari adanya Surat Telek dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/2922/PUOD tanggal 8 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek pembangunan gedung kantor Pencatatan Sipil Type A-B.

Dengan adanya telex dari Mendagri tersebut, Gubernur NTT melalui surat Nomor: 641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat kepada Bupati Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan kantor Pencatatan Sipil.

Atas dasar surat Gubernur tersebut, maka Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal permohonan tanah untuk pembangunan gedung kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bupati Kupang.

Setelah itu, Pelaksana Tugas Harian Sekda Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA., membuat surat Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk pembangunan gedung kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Wali Kota Kupang, yang isinya pada pokoknya Wali Kota melaporkan kepada Bupati Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan pembangunan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.

Dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA., tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 perihal permohonan tanah untuk pembangunan gedung kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bupati Kupang, dan yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran ± 1000 M².

Dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Wali Kota Kupang membuat Surat Nomor: 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal rekomendasi tanah kaveling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Provinsi NTT dapat menunjuk lokasi pembangunan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang di wilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M².

Berdasarkan Surat Wali Kota Kupang Nomor: 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kanwil BPN Provinsi NTT mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kaveling Nomor: 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya memutuskan Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, bertindak atas nama Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menggunakan kapling tanah negara yang terletak di Desa/Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, dengan Nomor Kode: 112, 113, dan Gambar Situasi tanggal 6-10-1989 Nomor: 38/1989 seluas 2.225 M².

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan izin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang.

2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 100.000.

3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai mambangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi.

4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa izin instansi yang berwenang.

5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggak waktu 2 tahun berhak mendapatkan hak pakai/hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku.

6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon.

7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di bank dan sebagaimananya.

8. Surat penunjukan tanah kaveling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun.

Disamping diterbitkannya surat penunjukan tanah kaveling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor: 38/1989, yang isinya sebidang tanah terletak dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten/Kota Madya Kupang, Kecamatan Kupang Selatan, Desa Oebobo, Lembar Kotak, Nomor Pendaftaran 112 dan 113, dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarang kosong.

Dengan tanda-tanda batas adalah pilar-pilar I III VI berdiri di dalam, dan pilar II berdiri di tengah, sedangkan pilar IV dan V berdiri di luar, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961, dengan luas penunjukan 2.225 M².

Batas-batas ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
serta dilengkapi peta lokasi kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 yakni surat penunjukan kaveling ini diberikan untuk waktu 1 tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang, Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 perihal mohon izin mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kaveling yang ditujukan kepada Wali Kota Kupang.

Selanjutnya, Wali Kota Administratif Kupang melalui Surat Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991, perihal mohon izin mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas tanah kaveling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti surat dari Kepala Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kaveling. Kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang membuat gambar rencana kantor Pencatatan Sipil.

Pada saat terbentuknya Kota Madya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintah Kabupaten Dati II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang berdasarkan, Berita Acara Penyerahan Nomor: 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang Paul Lawa Rihi kepada Wali Kota Madya Kepala Daerah Tk. II Kupang S.K. Lerik, dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang D. Ch. Talahatu dan Ketua DPRD Kota Madya Dati II. Kupang Wilem Bire, BA.

Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan tanah kaveling kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang.

Hingga saat ini objek tanah tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dalam asset Pemerintah Kota Kupang.

Tanah kaveling kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Iventarisasi Nomor 0011.

Tanah kaveling kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut sudah masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan kaveling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp100.000.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah daerah/negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kupang juga tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kaveling kepada siapapun tanpa izin instansi yang berwenang.

Pemkab Kupang juga belum pernah menerima pencabutan/pembatalan Surat Penunjukan Tanah Kaveling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi NTT Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut, berdasarkan Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1), dimana dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) “Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri”) dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 1992, Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 19 September 1992 kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan gambar situasi tanggal 20 Maret 1991 Nomor: 6/1991 seluas 500 M² dan Warkah Nomor: 849/L/1992, yang mana dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 6/1991 sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemda Pencatatan Sipil (tanah seluas 2.225 M²) yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kaveling Nomor: 7/KWK/DinasKPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Riwayat Penguasaan oleh Pihak Lain

Di atas Surat Penunjukan Tanah Kaveling Nomor:7/KWK/DinasKPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan gedung kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian di atas tanah tersebut (lokasi yang sama), Wali Kota Kupang membagi-bagikan tanah tersebut kepada 3 orang penerima tanah kaveling dengan mengeluarkan 3 SK kaveling, yakni:
1. Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M².
2. Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oesina dengan luas 400 M².
3. Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama Jonas Salean dengan luas 420 M².

Selanjutnya berdasarkan surat rekomendasi tersebut, Petrus Krisin, Yonis Oesina dan Jonas Salean mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah negara kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013 Jonas Salean, SH., M.Si., mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah dengan luas 420 M2 kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah, Utara: Jonas Salean, Timur: Jalan Veteran, Barat: Pemerintah Kota Kupang, dan Selatan: Yonis Oeina.

Bahwa berkas permohonan terdiri dari fotocopi KTP, fotocopi PBB Nomor: 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 2 Januari 2012, Rekomendasi Nomor: Pem. 034/001/2013 tanggal 2 Januari 2013, Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jonas Salean, SH.,M.Si., selaku pemohon.

Setelah berkas tersebut diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, kemudian diteruskan ke Kasubsi Pemberian Hak (selaku Sekertaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk didaftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama Iri Arman, SH,. selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas pemohonan tersebut sudah lengkap.

Kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selanjutnya surat undangan tersebut harus mengetahui Kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Selanjutnya, melakukan pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undangan Panitia A.

Selanjutnya terbit berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari berita acara tersebut dibuatkan peta bidang tanah oleh tim teknis/pengukuran Erwin Piga dan Melisa sebagai petugas ukur. Berdasarkan peta bidang tersebut yang diajukan dalam rangka permohonan hak, maka diterbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013.

Berdasarkan risalah tersebut, kemudian diajukan ke kepala kantor untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.

Pada tanggal 1 Desember 2011, Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing kelengkapan syarat,

Yonis Oeina kelengkapannya berupa Permohonan Hak, Surat Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004, Kwitansi Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama Yonis Oiena, SPPT/PBB tanggal 28 September 2011, NOP: 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011, dan Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama Yonis Oeina.

Kemudian, Petrus Krisin kelengkapannya berupa Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011, Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 9 Oktober 2004, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011, Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama Petrus Krisin, dan fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin.

Terhadap kedua permohonan tersebut, ditindaklanjuti dengan surat tugas tanggal 8 Desember 2011 kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksa Tanah A, selanjutnya diterbitkan risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 52/300.5/RPT/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang kemudian diterbitkan juga risalah Pengolahan Data tanggal 20 Februari 2014, Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 51/300.5/RPT/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data tanggal 20 Februari 2014 atas nama Yonis Oeina, yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin.

Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.

Kemudian Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang memproses permohonan dari ketiga orang tersebut berdasarkan SK Penunjukkan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas nama pribadi ketiga orang tersebut.

Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran data fisik, yuridis dan administrasi dari permohonan tersebut.

Atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan hak milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang menerbitkan SHM atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2, Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, yang mana seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Yonas Salean, Warkah Petrus Krisin, dan Warkah Yonis Oeina. (bet)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Lelang Amal Perpisahan Kajari TTU Hasilkan Rp 48 Juta untuk SMP Negeri Lanaus

Published

on

Suasana perpisahan Kajari TTU, Dr. Roberth Jimmy Lambila, di halaman Kantor Kejari TTU, Kamis (13/6/2024). (Gusty Amsikan/VN)
Continue Reading

HUKRIM

Mengupas Perjalanan Kajati NTT Zet Tadung Allo, Penugasan Pertama di Kejari Kupang, 9 Tahun di KPK, 3 Kali Wakajati

Published

on

Kajati NTT Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Lidik Dugaan Korupsi Tanah Kemenkumham, Diduga Dijual Yonas Konay Seharga Rp 2 Miliar

Published

on

Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT, Salesius Guntur, SH.
Continue Reading