Cegah AKI dan AKB, Puskesmas PONED Harus Lengkapi Kebutuhan Primer

BETUN, PENATIMOR – Setiap Puskesmas status PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) harus memeriksa kelengkapan masing-masing.

Kelengkapan yang dimaksudkan itu seperti keberadaan Tim PONED atau dukungan SDM yang tersedia, kelenkapan bahan dan peralatan kesehatan, obat-obatan dan sarana pendukung di setiap ruangan.

Permintaan itu disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, J.F.K Makbalin, saat berbicara pada pertemuan evaluasi hasil supervise fasilitatif di Puskesmas PONED oleh Tim Monev Kabupaten Malaka yang difasilitasi oleh USAID Momentum.

Pertemuan evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, perwakilan Tim PONED Puskesmas, Dokter Obgyn, Dokter Spesialis Anak serta perwakilan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka serta perwakilan USAID Momentum.

Ada 4 point yang ditekankannnya pada pertemuan yang berlangsung pada 8 Desember 2022 di Hotel Ramayana Betun itu.

Pertama, sekembalinya dari pertemuan ini, di tingkat puskesmas masing-masing, pada rapat awal minggu depan dan seterusnya, Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator harus membahas bersama semua staf termasuk cleaning service dan sopir terkait berbagai temuan lapangan dari hasil supervise fasilitatif ini.

Selanjutnya, buatlah RTL rencana tindak lanjut guna mengatasi berbagai persoalan atau kendala. Kepala Puskesmas atau Bidan Koordinator harus membagi peran ke semua staf agar bertanggung jawab menyelesaikan sesuatu persoalan yang diberikan. Setelah membagi peran, pada pertemuan berikutnya harus cek progresnya. Berilah tanggung jawab kepada semua staf, jangan hanya satu orang yang bekerja saja.

Yang kedua, jika berdasarkan temuan Supervisi Fasilitatif ini ada berbagai kekurangan dari setiap ruangan layanan maka segeralah memperbaikinya, dan bila ada kesepakatan lokal di tingkat puskesmas berkaitan dengan penyimpanan obat dan bahan lainnya, misalnya yang harus tersimpan di apotek atau lainnya maka pastikan harus sudah ada SOP-nya. SOP harus terpampang di setiap dinding ruangan.

SOP yang dibuat bersama, disepakati bersama, dimengerti oleh semua orang, atau bukan SOP yang sifatnya copy paste dari pedoman yang dibuat IDI, IDAI atau lainnya.

SOP yang dibuat itu sebagai pedoman umum, sedangkan SOP yang kita buat di Faskes kita masing-masing adalah yang sesuai dengan kondisi setempat.

Ketiga, kepada para User atau Pengelola Aplikasi yakni e-KOHORT, SIMATNEO, MPDN dan SISRUTE. Harus meng-update informasi secara rutin setiap bulan. Kepala Puskesmas dan Bidan Koordinator harus rutin mengecek setiap bulan dan mintalah para User membuka aplikasi agar bisa menunjukan hasil update informasi di dalamnya.

Dengan mengupdate secara rutin informasi maka Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan pihak Kementerian Kesehatan akan mengetahui situasi kesehatan yang ada di daerah kita.

Keempat, kepada para Kepala Puskesmas dan Bidan Koordinator agar memastikan setiap pasien yang akan dirujuk ke Rumah Sakit, datanya sudah diimput dalam aplikasi SISRUTE.

Sebelum merujuk pasien pastikan data pasien sudah di imput dalam SISRUTE dan selanjutnya berkomunikasi dengan User SISRUTE Rumah Sakit untuk segera merespon permintaan rujukan.

Kemudian kepada para User SISRUTE Rumah Sakit agar secepatnya merespon permintaan rujukan. Upayakan respon harus di bawah 15 menit. Jangan sampai respon dilakukan di atas 60 menit atau di atas 1 hari.

Setelah merespon segeralah berkomunikasi dengan petugas di UGD dan lainnya agar segera bersiap diri menyambut kedatangan pasien yang akan dirujuk tersebut.

“Ini beberapa hal yang saya sampaikan untuk kita tindak lanjuti. Saya berharap ada yang mencatatnya, dan sekembalinya ke Puskesmas didiskusikan dengan pimpinan dan rekan kerja agar bisa dilaksanakan. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada USAID Momentum yang sudah memfasilitasi pertemuan evaluasi ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para Kepala Puskesmas dan semua peserta yang sudah menghadirinya,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

Pada pertemuan ini, tim monev memaparkan hasil supervise sekaligus mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten Malaka. (sil)